Network
JURNAL SOREANG- Sebagai persiapan musim haji 2024, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bekerja sama dengan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, H. Ace Hasan Syadzily menggelar sosialisasi keuangan haji.
Menurut Ace Hasan, dalam UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang sudah direvisi jelas diatur mengenai penyelenggaraan haji termasuk untuk musim haji 2024.
"Ada 7 hal yang diatur dalam UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah seperti pengaturan biaya haji yang dulu ONH kini menjadi Bipih dan BPIH," katanya.
Kalau biaya haji tetap dinamakan ONH, kata Ace, ada kesan biaya haji terus naik.
"Kenaikan biaya haji lebih dikarenakan adanya penyesuaian baik inflasi seperti avtur, biaya haji yang ditetapkan Arab Saudi maupun kurs dollar AS," katanya.
Sebagai anggota DPR, kata Ace, pihaknya berupaya keras agar biaya haji tahun 2024 tak terlalu memberatkan jemaah.
"Paling mahal biaya haji adalah penerbangan mencapai sepertiganya karena pesawat Carter bukan pesawat reguler seperti umrah," katanya.
Baca Juga: Dana Setoran Haji yang Dikelola BPKH Capai Rp165 Triliun! Presiden: Jangan Seperti Jiwasraya
Aturan lainnya soal pembagian jenis kuota haji yakni tiga hal berupa haji reguler, haji khusus dan haji furada.
"Haji furada dan haji khusus atau haji plus ditangani travel dari pihak swasta, sedangkan pemerintah mengelola haji reguler," katanya.
Sedangkan untuk pembimbing haji KBIH ditetapkan seorang pembimbing untuk 135 jemaah.
"Untuk jemaah disabilitas mendapatkan pelayanan khusus termasuk penyediaan petugas tersendiri agar bisa terlayani dengan baik," katanya.
Acara pada Kamis, 1 Februari 2024, di Hotel Grand Sunshine Soreang dihadiri Anggota Pelaksana BPKH Hary Alexander, Kepala Kemenag Kabupaten Bandung H. Cece Hidayat, para penyuluh agama dan para pengurus DKM Kabupaten Bandung.
Ace Hasan mengatakan, pada musim haji tahun 2024 ada beberapa kebijakan baru yang diterapkan pemerintah dengan masukan dari DPR.
Baca Juga: Dekat Stadion Si Jalak Harupat Akan Dibangun Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu Kabupaten Bandung
"Kalau sebelumnya melunasi dulu biaya haji baru periksa kesehatan, tapi sekarang periksa kesehatan dulu sebelum adanya pelunasan biaya haji," katanya.
Dengan pemeriksaan kesehatan terlebih dulu sehingga hanya jemaah calon haji yang memenuhi syarat kesehatan bisa melakukan pelunasan biaya hajinya.***
