Network
Maka, Lanjut Fahmi, Mitigasi dilakukan bukan hanya di wilayah jalan drainase dan tebing rawan longsor. Tapi, mitigasi juga perlu dilakukan di kawasan sarana dan fasilitas umum yang menjadi layanan publik.
"Betul, mitigasi bencana perlu dilakukan di kawasan fasilitas publik. Sehingga, kejadian banjir lumpur, seperti yang terjadi di SDN Baturengat Margaasih dan RSUD Bedas Kertasari tidak terjadi," jelasnya.
Jadi, kata Fahmi, pemerintah harus melakukan mitigasi di tempat-tempat fasilitas pelayanan publik. Sehingga, ketika penggantian musim, bencana bisa diantisipasi atau diminimalisir.
"Ya, mitigasi bencana harus dilakukan di Sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor desa, kecamatan bahkan di kawasan perkantoran dinas," harapnya.
Hal tersebut bisa dilakukan pemerintah melalui dinas terkait, sebagai langkah atau upaya jangka pendek. Adapun jangka menengahnya, tambah Fahmi, dinas terkait bisa merencanakan atau melakukan pembangunan tanggul atau pagar pembatas.
"Benar, agar bisa meminimalisir terjadinya bencana di kawasan fasilitas umum, dinas terkait bisa membuat tanggul atau pagar pembatas. Sehingga, banjir lumpur bisa teratasi," tegasnya.
Terkait anggaran, kata Fahmi, bisa menggunakan dana kedaruratan kebencanaan atau bisa juga dianggarkan pada tahun 2024 mendatang.
Baca Juga: Hasil Guwahati Masters 2023, Rabu, 6 Desember 2023, Satu Wakil Indonesia Langsung Tersingkir
"Biasanya akhir tahun hujan sering terjadi, jadi untuk meminimalisirnya bisa membangun pagar pembatas dengan mengalokasikan anggaran kebencanaan," katanya.
