Network
Bahkan, lanjut Piar, dalam pasal tersebut disebutkan, penanganan Tipikor harus lebih didahulukan ketimbang proses hukum yang terkait dengan tindak pidana lainnya.
Namun, kata Piar, hal tersebut bertolak belakang dengan Kejagung yang akan menunda segala pengusutan dugaan Tipikor yang melibatkan Calon anggota legislatif atau kepala daerah hingga pemilu 2024 selesai.
"Kami percaya KPK akan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undang. Maka, saya yakin dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bandung akan terus ditindaklanjut meski dalam proses menghadapi pemilu," akunya.
Baca Juga: Waduh! 10 Daerah di Jabar Ini Sering Diguncang Gempa Bumi, Kabupaten Bandung Ternyata Termasuk?
Sebab, kata Piar, secara teoritis pun tidak ada hubungannya antara pemilu dengan penegakan hukum, apalagi terkait tindak pidana korupsi.
"Jadi, meski saat ini sedang masa proses jeng pemilu. Kami akan tetap fokus menyikapi dugaan korupsi yang melibatkan oknum pejabat dinas, BUMD dan anggota DPRD," tegasnya.
Jadi, meski KPK Jabar terlibat dalam pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Pihaknya, juga tetap akan fokus memantau proses dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bandung.
"Kami akan tetap fokus mengawal proses dugaan korupsi di kabupaten Bandung yang melibatkan oknum pejabat, dan tidak akan takut akan intimidasi dari siapapun," akunya.
Piar mengaku, KPK Jabar sudah mendapatkan surat dari Kejaksaan, Komisi kejaksaan dan juga KPK terkait perkembangan penangan perkara dugaan korupsi di kabupaten Bandung yang sudah dilaporkannya.
"Pasti, kami jajaran KPK Jabar akan terus mengawal dan memantau proses penangan kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum pejabat di Kabupaten Bandung," pungkasnya.***
