Network
JURNAL SOREANG - Menjadi yang pertama di Jawa Barat dan Indonesia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) serentak dan Pilkada 2024. Perlindungan diberikan kepada jajaran KPU dan Bawaslu Kabupaten Bandung.
Kepastian adanya perlindungan tersebut, diresmikan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemkab Bandung dengan BPJS Ketenagakerjaan, Jumat 1 Desember 2023. Langkah itu diharapkan bisa memastikan bahwa penyelenggara pemilu dapat bekerja dengan aman karena penyelenggara pemilu termasuk kategori rawan.
"Alhamdulillah Kabupaten Bandung adalah daerah pertama yang memberikan perlindungan terhadap penyelenggara pemilu, sehingga seluruh penyelenggara pemilu di Kabupaten Bandung telah terproteksi melalui BPJS Ketenagakerjaan," ujar Bupati Bandung Dadang Supriatna, melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), Ruli Hadiana.
Baca Juga: Beredar Foto Tersangka Firli Bahuri Saat Diperiksa Penyidik Polisi di Kasus SYL
Pemkab Bandung, kata Bupati, belajar dari pemilu 2014 dan pemilu 2019, di mana saat itu banyak penyelenggara pemilu yang sakit dan meninggal dunia. Oleh karena itu, Pemkab Bandung tergerak untuk memberikan perlindungan atau proteksi perlindungan diri terhadap penyelenggara pemilu melalui BPJS Ketenagakerjaan.
"Kita semua tentu tidak ingin kejadian pemilu 2014 dan 2019 di mana banyak penyelenggara pemilu yang sakit dan meninggal dunia, ini terulang di pemilu 2024. Ini sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kami terhadap penyelenggara pemilu," kata Dadang Supriatna.
Melalui kerjasama ini, ratusan ribu penyelenggara pemilu di Kabupaten Bandung mulai dari tingkat kabupaten hingga penyelenggara tingkat TPS akan dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program jaminan sosial ketenagakerjaan ini mencakup perlindungan terhadap kecelakaan kerja dan kematian.
Berdasarkan data Pemkab Bandung, terdapat sebanyak 101.738 orang jajaran KPU mulai dari KPU Kabupaten, PPK, PPS hingga KPPS yang memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini. Sedangkan di jajaran Bawaslu terdapat 11.079 orang yang memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini.
Baca Juga: Trust Issue: Berikut Beberapa Hal yang Sering Dialami Oleh Mereka
