Network
JURNAL SOREANG - Dr Cecep Suhendar wakil ketua komisi D DPRD Kabupaten Bandung, menegaskan layanan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) belum memuaskan publik.
Hal tersebut, menurut Cecep, terlihat dari banyaknya pengaduan yang diterima komisi D, terutama dari orang tua yang tidak keterima di sekolah negeri.
"Hal itu, rutin terjadi disetiap tahun disetiap daerah, khususnya di Kabupaten Bandung," kata Cecep melalui keterangan tertulis yang diterima Jurnal Soreang, Kamis 13 Juli 2023.
Baca Juga: Arti Coklat Jerawatan MPLS 2023 dan 20 Teka-Teki Makanan Lainnya, Disertai Jawaban Lengkap!
Pengaduan masyarakat, kata Cecep, diantaranya maraknya domisili dadakan yang mendekati lokasi sekolah sebagai upaya pemenuhan 'zonasi', surat keterangan tidak mampu banyak dibuat di luar DTKS.
Ketua fraksi DPRD kabupaten Bandung itu, sering menerima pengaduan adanya kolektor sebagai bentuk 'ramah lingkungan' yang terselubung menampung dengan nilai imbalan tertentu, dan banyak hal lainya yang disampaikan dari masyarakat.
Oleh karena itu, menurut Cecep, sistem PPDB dengan levelisasi zonasi, prestasi dan afirmasi masih menimbulkan persoalan rutin tahunan sehingga banyak yang menyuarakan PPDB perlu dievaluasi oleh para pemangku kebijakan.
"Betul, maka menurut saya, PPDB dengan level zonasi bisa dilakukan 100 persen jika jumlah tampungan sekolah sudah seimbang disetiap zona sesuai keluaran tiap angkatan tanpa membedakan sekolah negeri dan swasta," jelasnya.
Baca Juga: Liga Amerika : Los Angeles FC Diramal akan Menang 2-0 atas St Louis City, Denis Bouanga Cetak Gol ?
Namun, lanjut Cecep, salah satu faktor penghambatnya adalah animo dan image masyarakat yang selalu ingin memasukan anaknya ke sekolah negeri.
"Ya, berbagai alasan mulai dari gengsi serta biaya Operasional sekolah gratis, padahal dengan sistim zonasi salah satu upaya menghilangkan sekolah favorit," akunya.
Dengan demikian, Cecep menegaskan, apapun sistem yang diterpakan dalam PPDB harus mengakomodir semua aspek baik zonasi, prestasi maupun afirmasi.
"Harus, tentu diawali dengan analisa dan kajian yang berbeda disetiap zona, wilayah dan daerah sesuai data potensi yang ada. Sehingga, levelisasi PPDB tidak harus sama disetiap tempat, tetapi disesuaikan dengan data potensi yang ada," katanya.
Cecep menambahkan, untuk menghilangkan hal tersebut, sebaiknya sekolah swasta yang menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak lagi memungut dana bulanan.
Sehingga, orang tua siswa tidak terlalu ngotot anaknya masuk sekolah negeri serta terbangun image bahwa sekolah negeri dan swasta sama saja.
"Perlu evaluasi semua pihak, agar terbangun di seluruh masyarakat bahwa sekolah negeri dan swasta sama saja," pungkasnya.***
