Network
Sedangkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR H. Ace Hasan Syadzily menyatakan, pemerintah dan DPR memisahkan fungsi dalam pengelolaan haji sehingga Kemenag tak lagi mengelola dana haji.
Namun masyarakat tetap salah kaprah karena kerap masih bertanya dana haji kepada Kemenag.
"Kemenag pasti tidak tahu soal pengelolaan dana haji karena kini dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)," kata wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini.
Lebih jauh Ace mengatakan, akibat membeludaknya kaum Muslimin Indonesia yang akan berhaji sehingga daftar tunggu minimal sudah 20 tahun.
"Bahkan Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan daftar tunggunya susah 45 tahun. DPR sedang mencari solusi akan lamanya daftar tunggu haji ini," katanya.
Acara dihadiri Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan, H. Firmansyah Nazaruddin (ketua dewan pengawas BPKH), . H. Ketua DPRD Kabupaten Bandung H. Sugianto, dan Kepala Kemenag Abdurrahim, SAg, M.Si.***
Ikuti terus dan share informasi Anda di media sosial Google News Jurnal Soreang , FB Page Jurnal Soreang , Youtube Jurnal Soreang , Instagram
