Komisi V DPR RI Gelar Kunfik Pembangunan Jalan Nasional di Kabupaten Bandung, Ini Harapan dan Langkah Kang DS

- 16 Maret 2023, 18:08 WIB
Kang DS sapaan akrab Bupati Bandung saat mendampingi Anang Susanto ketua tim Kunfik komisi V DPR RI dan Rombongan ke lokasi preservasi jalan Soreang-Rancabali-Cidaun, Kamis 16 Maret 2023.
Kang DS sapaan akrab Bupati Bandung saat mendampingi Anang Susanto ketua tim Kunfik komisi V DPR RI dan Rombongan ke lokasi preservasi jalan Soreang-Rancabali-Cidaun, Kamis 16 Maret 2023. /Rustandi/Jurnal Soreang

JURNAL SOREANG - Komisi V DPR RI menggelar kunjung kerja spesifik (Kunfik) Untuk memastikan pointer pembangunan preservasi jalan Soreang, Rancabali dan Cidaun Kabupaten Cianjur.

Anang Susanto ketua tim Kunfik komisi V DPR RI mengatakan, pihaknya turun langsung untuk meninjau pembangunan jalan di Jabar dengan pembiayaan bersumber APBN.

"Betul, akses jalan ini sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat karena statusnya sudah beralih, sehingga secara teknis dan aturan berubah," kata Anang kepada wartawan usai beraudensi di kantor Direksi keet HK-BAP Pasirjambu Kabupaten Bandung, Kamis 16 Maret 2023.

Baca Juga: Presiden Jokowi dan PM Lee Gelar Pertemuan Bilateral di Singapura, Berikut Hasilnya

Anang menjelaskan, dengan melihat dan mendengar langsung kegiatan preservasi jalan yang sedang dilakukan, sehingga menjadi masukan bagi Komisi V DPR RI.

"Benar, dengan mendengar dan melihat langsung kondisi di lapangan, bisa menjadi masukan atau evaluasi jajaran komisi V," jelasnya.

Selain itu, tambah Anang, pihaknya mengharapkan dengan adanya peningkatan pembangunan preservasi jalan di Provinsi Jawa Barat dapat memberikan daya dorong bagi pertumbuhan ekonomi dan potensi daerah.

Baca Juga: Indonesia dan Singapura Sepakati Kerja Sama Sejumlah Bidang, Apa Saja?

"Ketika akses jalan bagus, tentu berdampak pada peningkatan ekonomi, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat," harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Dadang Supriatna Bupati Bandung menjelaskan dalam rangka menentukan titik lokus program tersebut, pihaknya minta dilibatkan untuk duduk bersama dalam rangka menentukan titik lokus.

"Harus koordinasi. Kenapa? Ada basecamp di sini juga saya tidak tahu. Inilah pentingnya ada koordinasi, informasi, sehingga nanti kita bisa bantu apa kesulitannya," katanya.

Baca Juga: All England: Daftar Peraih Juara Tunggal Putra dari Masa ke Masa

Kang DS sapaan akrab Bupati Bandung menjelaskan, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah dengan berbagai pihak maka berbagai permasalahan dapat diselesaikan bersama.

Sebagai contoh, PT Perkebunan Nusantara, Perhutani, masyarakat dan pihak Pemkab Bandung melalui program Pentahelix telah melakukan penanganan aliran sungai di Kecamatan Rancaekek sepanjang 12 km.

"bahkan pemilik lahan turut menghibahkan lahannya. Ini plus kan berarti. Dengan program Pentahelix, masyarakat bisa diajak ngobrol dan kerjasama ketika terjalin komunikasi," katanya," katanya.

Baca Juga: All England: Daftar Peraih Juara Tunggal Putra dari Masa ke Masa

Adapun program preservasi ruas Jalan Ciwidey-Rancabali-Cidaun, Kang DS berencana mengundang pihak Perhutani untuk membahas izin pelebaran jalan tersebut.

"Kebetulan undangan itu juga untuk membahas hal yang berkaitan dengan kawasan Rancaupas. Kalau misalkan Kepala Balai mau memindahkan lokasi (geser trase), saya siap. Minggu depan mulai, saya siap. Benar, karena saya orang lapangan. Saya tahu persis kebutuhan lapangan," akunya.

Sementara itu, Kepala Balai Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat Wilan Oktavian, mengatakan, bahwa pihaknya telah melaporkan secara bertahap program yang dilaksanakan sampai tahun 2024 mendatang.

Baca Juga: Teka Teki Asah Otak: 90 Persen Orang Gagal Menemukan Jawaban Dari Soal Matematika Ini! Cari Tahu Solusinya!

"Makanya, tadi kami laporkan. Ini adalah bertahap. Ada program sampai tahun 2024, pelebaran kurang lebih 30 km. Tapi memang lahannya banyak yang milik Perhutani, BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam), PTPN. Ada juga punya warga," katanya.

Nanti, menurut Wilan, yang menjadi prioritas adalah lahan milik pemerintah.

"Alhamdulillah, tadi sudah didukung Pak Bupati. Kita akan coba percepat. Sebetulnya, dari Perhutani, BKSDA, PTPN semuanya sudah mendukung. Tapi legalnya, yang belum kita dapat. Supaya bisa bekerja. Nah, untuk mendapatkan legalnya, kita minta bantuan Pak Bupati," pungkasnya.***

Editor: Rustandi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x