Network
Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Meiki W. Paendong, mendukung tindakan hukum pidana yang akan dilakukan oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas insiden ini. Menurut Meiki, tindakan pidana ini bisa memberikan efek jera kepada pihak lain.
Harus ada penegakan hukum, tidak hanya meminta maaf secara publik. Tidak hanya panitia, semua pihak yang didalamnya juga harus diusut tuntas. Tapi paling tidak institusi yang bertanggung jawab dalam mengelola kawasan, seperti KLHK, akan turun ke lapangan.
"Paling sangat mendorong ada penegakan hukum yang akan dilakukan oleh KLHK. Paling tidak, pelanggaran pidana juga bisa ditegakan atau temuan yang mengarah pada pidana. Efek jera ini harus dilakukan dengan penegakan hukum,” ujar Meiki W. Paendong pada konferensi pers Aliansi Sadar Kawasan, pada hari Rabu, 8 Maret 2023.
Aktivis Gunung Institute, Pepep DW, menegaskan peserta trail adalah saksi dalam kasus ini. Seharusnya yang menjadi tersangka adalah Perhutani dan panitia.
“Belajar dari kasus danau Ciharus, 99 % yang masuk kawasan cagar alam tidak tahu masuk kawasan cagar alam. Masalahnya ada di pemangku kawasan. Karena harusnya steril dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Bagi saya, 2.000 orang peserta yang ikut trail, masuk dalam 2 kategori. Pertama, adalah saksi. Kedua, bukti. Bisa kita asumsikan mereka tidak tahu. Seharusnya yang menjadi tersangka utama adalah pemangku utama, dalam hal ini adalah Perhutani dan panitia,” ujar Pepep DW.
Baca Juga: Event Motor Trail di Ranca Upas Sebabkan Ladang Edelweis Rusak, Panitia Angkat Bicara!
Pepep DW juga membuka opsi mediasi atas kasus ini. Mediasi ini diharapkan menjadi pelajaran bagi pihak lain agar tak melakukan perusakan yang sama.
Dia lebih menyukai mediasi terutama yang dicatut dalam poster, seperti Kodam III Siliwangi, Pemkab Bandung, Perhutani sampai perkebunan. Ini penting untuk di mediasi. Ini sebenarnya pencatutan resmi atau ulah panitia saja.
