Network
Lebih lanjut Risdal mengatakan, tim delegasi harus melakukan upaya lebih optimal baik secara administratif maupun politis.
Selain menyiapkan administratif dan dokumen-dokumen administrasi mengenai status jalan dan lainya, juga dibuatnya dokumen Kajian Studi Kelayakan atau feasibility studi sebagai kerangka acuan mengenai perlu atau tidaknya pembangunan flyover tersebut.
Selain itu, dukungan politis juga dengan mendorong para wakil rakyat asal dapil 2 Kabupaten Bandung untuk memperjuangkan di parlemen guna memperkuat kebijakan anggaran.
"Kabupaten Bandung itu memiliki wakil rakyat di DPR RI yang duduk di komisi V, yang salah satu mitranya adalah kementrian PUTR, ini juga bisa dioptimalkan secara politis agar mendorong pengajuan flyover Bojongsoang ini masuk dalam mata anggaran di kementrian terkait," tuturnya.
Artinya, tambah Risdal, potensi terwujudnya pembangunan flyover Bojongsoang itu akan terbuka lebar kalau semua potensi baik sumber daya, sumber dana, seluruh stakeholder bersinergi dengan baik.
"Semua stakeholder harus bersinergi agar pengajuan pembangunan di Kabupaten Bandung bisa terealisasi, apalagi yang urgensi," akunya.
Risdal menegaskan, yang terlihat hari ini, publik seolah melihat bahwa Bupati Bandung sedang berjuang sendiri.
