Network
JURNAL SOREANG - Menyikapi isu kelangkaan pupuk, Bupati Bandung Dadang Supriatna langsung mengirimkan surat kepada Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia.
Kang DS, sapaan akrabnya Dadang Supriatna, lantas memaparkan implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2022.
Regulasi ini, lanjut Kang DS, tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Bandung yang dinilainya kurang tepat.
“Kami sudah mengusulkan surat pada kementrian sekaligus permohonan audiensi. Regulasi ini tidak bisa disamaratakan karena setiap daerah berbeda dan memiliki kebutuhannya masing-masing. Pemerintah harus tahu kondisi lapangan yang sebenarnya,” tegas Kang DS saat mengunjungi Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Soreang, Kamis 16 Februari 2023.
Ia mengungkapkan, penerapan regulasi tersebut membuat tiga kios pupuk subsidi di Ciwidey terpaksa gulung tikar akibat banyaknya jenis komoditi yang dihapus dari subsidi.
“Belum lagi berkurangnya jumlah petani yang menerima manfaat, dari semula 95.840 orang menjadi 90.055 atau berkurang hampir 6,03 persen,” sambungnya.
Dalam waktu dekat, Kang DS akan melakukan koordinasi bersama kelompok tani untuk membahas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan bagi Para Petani.
“Kemarin kami sudah melakukan koordinasi dengan kelompok tani Pacira (Pangalengan, Ciwidey, dan Rancabali) untuk membahas Perda Nomor 10 Tahun 2021 agar tidak terjadi pelanggaran,” imbuh Kang DS.
