Network
Hal tersebut, dikatakan Dadang Risdal Aziz Direktur Jamparing Institut Pemerhati kebijakan pemerintah, menurutnya, belum terpenuhinya kualifikasi akreditasi RSUD tersebut, pasti akan berdampak pada pelayanan.
Baca Juga: Selain Bonus, Ini yang Diharapkan Atlet NPCI Kabupaten Bandung Usai Peparda VI Jabar 2022
"Padahal, sarana dan prasarana serta fasilitas ditunjang kucuran ketersediaan anggaran yang besar seharusnya proses transformasi ini bisa berjalan cepat dengan waktu yang tidak terlalu lama," jelas Dadang Risdal Aziz kepada Jurnal Soreang, Kamis 1 Desember 2022.
Risdal sapaan akrab direktur Jamparing institut menjelaskan, akibatnya belum terpenuhi kualifikasi akreditasi berdampak pada fungsi pelayanan dan pemenuhan infrastruktur ke rumah sakitan menjadi tidak maksimal.
"Banyak calon pasien yang enggan untuk menggunakan RSUD Oto Iskandar dinata dan lebih cenderung menggunakan fasilitas kesehatan di rumah sakit yang berada di sekitaran termasuk di Kota Bandung," jelasnya.
Jelas, kata Risdal, kondisi tersebut sangat ironis, sebab maksud dan tujuan ketersediaan RSUD otista untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat kabupaten Bandung.
Selain itu, kehadiran rumah sakit dengan bangunan megah dan layanan prima, sebagai upaya pemkab Bandung mendongkrak Pendapatan Asli Daerah.
Oleh karena itu, dengan tegas pihaknya menyorot kinerja Direksi dan dewan pengawas (Dewas) RSUD Oto Iskandar Dinata. Jadi, lanjut Risdal, pemkab Bandung khusus Bupati harus mengevaluasi total kinerja Direksi dan Dewas.
Baca Juga: Perlu Tahu Nih! Pemerintah Akan Fokus pada Enam Hal Ini pada APBN 2023, Apa Saja?
