Perlu Tahu Nih! Pemerintah Akan Fokus pada Enam Hal Ini pada APBN 2023, Apa Saja?

- 1 Desember 2022, 14:17 WIB
Menteri keuangan Sri Mulyani saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Kamis, 1 Desember 2022,
Menteri keuangan Sri Mulyani saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Kamis, 1 Desember 2022, /Kris, Biro Pers Setpres/

JURNAL SOREANG- Pemerintah menyiapkan strategi besar untuk merespons tantangan ekonomi global, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Selain menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi, APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, serta harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi global dan reformasi struktural.

Oleh sebab itu, dalam sambutannya pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Kamis, 1 Desember 2022, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa APBN 2023 akan difokuskan pada enam kebijakan.

Baca Juga: Kisruh Minyak Goreng, Harusnya Bulog dan BUMN Pangan Bangun Pabrik Pengolahan Minyak Goreng dengan dana APBN

"Pertama, penguatan kualitas SDM. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi," ujarnya.

"Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri, ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi," lanjutnya.

Menurut Kepala Negara, fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan.

Baca Juga: Permintaan Dana Kereta Api Cepat Dari APBN Bisa Menunjukkan Proyek Ini Bermasalah

Untuk itu, Presiden meminta kepada seluruh kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah agar mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, tidak terjebak rutinitas, serta memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Halaman:

Editor: Sarnapi

Sumber: Biro Pers Sekretariat Presiden


Tags


Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

PRMN TERKINI

x