Network
"Ya harus tegas, karena tidak berizin dinas terkait harus menutup proses pelaksanaan proyek karena akan merusak lingkungan," katanya.
Baca Juga: MAMA Awards 2022 Rilis Lineup Pertama, Ada Grup K-pop Favoritmu? Ini Daftar Lengkapnya
Menanggapi hal tersebut, Dadang Risdal Aziz ketua Jamparing Institut pemerhati kebijakan pemerintah mengatakan, dirinya mendukung permintaan warga jika benar proyek tersebut tidak mengantongi perizinan lengkap.
Menurut Risdal sapaan akrab ketua Jamparing institut, pemerintah harus bertindak tegas dan mengambil langkah pasti ketika mendapatkan informasi dari masyarakat.
"Dinas terkait harus bertindak cepat dan tegas ketika ada informasi, jika benar proyek itu tidak berizin segera lakukan penindakan," ujarnya.
Baca Juga: Pangalengan Menjadi Produsen Cabai Kabupaten Bandung, Ini yang Dilakukan Kang DS untuk Petani
Lebih lanjut Risdal mengatakan, selain harus bertindak cepat dan tegas, pemerintah melalui dinas terkait harus melakukan kajian terkait dampak lingkungan.
"Kalau awalnya itu lahan pertanian, dinas terkait juga harus segera melakukan kajian lingkungan dan berkoordinasi atar lintas dinas," tegasnya.
Sementara itu, pemerintah Kecamatan Soreang melalui sekretaris Camat Mamet Slamet menjelaskan, terkait proses perizinan, pihaknya tidak memiliki kewenangan apalagi sekarang sudah menerapkan sistem PBG.
Baca Juga: 5 Karakter Anime yang Bisa Mengalahkan Kaguya, Tokoh Paling kuat dalam Serial Naruto
