Network
JURNAL SOREANG - Realisasi Penangan Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Bandung, mendapat apresiasi Sekaligus Sorotan Pemerhati kebijakan pemerintah.
Secara umum sesuai kondisi masyarakat, realisasi bantuan langsung tunai (BLT) kemiskinan ekstrim mendapat apresiasi.
Namun, karena ditanggulangi dana APBD Kabupaten Bandung, mekanisme penganggarannya menjadi sorotan pemerhati kebijakan pemerintah.
Baca Juga: 6 Kota Paling Berhantu di Eropa, Banyak Arwah Berkeliaran Jangan Berkunjung ke Lokasi Ini Sendirian!
Dadang Risdal Aziz, Ketua Jamparing Institut pemerhati kebijakan pemerintah mengatakan, secara umum mengapresiasi, tapi ketika menyelisik sumber Anggarannya masuk APBD perubahan atau Murni 2022?
"Secara pribadi saya mengapresiasi, karena bantuan tersebut memang dibutuhkan masyarakat. Tapi, mekanisme Anggarannya harus secara normatif dan profesional," kata Dadang Risdal kepada Jurnal Soreang, Selasa 28 Desember 2021.
Risdal sapaan akrab ketua Jamparing Institut menjelaskan, secara awal penanganan kemiskinan ekstrim dialokasi dari sumber anggaran dana desa (DD) 2021.
Mengingat, pemerintah desa tidak bisa merealisasikan karena tidak adanya anggaran. Para kepala desa, mengajukan permohonan kepada bupati Bandung melalui dinas pemerintah masyarakat dan desa (DPMD).
Baca Juga: Pesta Paling Gila Sepanjang Sejarah, Pesta Bacchanalia yang Membuat Para Gadis Hilang Keperawanan
"Dasar hukum kades mengajukan permohonan, dari surat DPMD nomor 900/1537/Pemdes tentang penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bandung," katanya.
