Network
JURNAL SOREANG - Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto, menyikapi keluhan ribuan tukang ojek yang meminta kelejasan terkait iuran yang dipungut pemerintah desa (Pemdes) Ciwidey.
Menurut Sugianto, sebagai wakil rakyat, dirinya merasa sangat prihatin dengan problem tersebut.
"Saya harap, orang atau lembaga bersangkutan bisa meluruskan terkait keluhan atau harapan para tukang ojek," kata Sugih sapaan akrab Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Selasa 28 September 2021.
Baca Juga: Marak Ancaman Teror Terhadap Tokoh Agama, DPR Minta Kepolisian Lakukan Ini
Sugih menjelaskan, pihaknya menerima informasi ribuan tujang ojek yang biasa mangkal di alun alun, taman kota Ciwidey (Takoci) dan pasar Cibeureum Ciwidey.
"Mereka meminta kejelasan terkait iuran yang dipungut perangkat Desa Ciwidey, bagaimana manfaatnya," jelas Sugih.
Oleh karena itu, kata Sugih, pihak terkait yang biasa mengumpulkan iuran tersebut, harus bisa mempertanggung jawabkan dan bisa memberikan nilai positif bagi para tukang ojek.
"Saya minta, Pemerintah Desa, Kecamatan dan Jajaran Kepolisian (Polsek Ciwidey), dapat segera menyikapi hal tersebut, khususnya Pemerintah Desa ( Kades) harus dapat menjelaskan kepada para Tukang Ojeg," katanya.
Baca Juga: Duel Sengit Tanpa Gol, Netizen: Maung Bandung dan Kumbang Padjadjaran Bersantai
Khususnya pemdes, tambah sugih, sebagai pimpinan pemerintah Desa, Kades harus bisa mengambil langkah agar hal tersebut tidak menjadi gejolak.
"Semua pihak, khususnya kepala Desa harus segera mengambil melangkah dan meluruskan sekaligus memberikan penjelasan kepada tukang ojek yang notabene warganya," jelasnya.
Lebih lanjut Sugih mengatakan, Sebetulnya hal yang wajar kaitan dengan iuran. Namun, pengelolanya harus jelas dan manfaatnya bisa dirasakan kembali oleh anggota atau tukang ojek.
"Sah saja, asal pengelolaannya bisa memanfaatkan lembaga formal. Misalnya, koperasi atau bumdes. Infut dan manfaatnya, akan terasa langsung," tuturnya.
Baca Juga: Mengenal Ideologi Korea Utara, Ternyata jadi Penguat Kekuasaan Kim Jong Un
Sugih menegaskan, bagi pengelola iuran sudah barang tentu ada konsekuensi dan harus bisa memberikan pelayanan balik. Maka, wajar ketika tukang ojek meminta kejelasan.
"Kalau di organisir dengan baik, semua akan terberdayakan. Sodara sodara kita yang bekerja di sektor transportasi sewajarnya untuk di lindungi, mereka menghidupi keluarga bukan di ekploitasi tanpa ada jaminan," pungkasnya.***
