Network
JURNAL SOREANG - Sekelompok pemuda yang tergabung dalam 'Aksi Majalaya Bersuara' terhadap PPKM Darurat.
Aksi Majalaya Bersuara ini dilakukan dengan mengangkat spanduk-spanduk kritikan kocak di pinggir dan bahkan di tengah jalanan Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.
Seperti dikutip Jurnal Soreang dari akun instagram @majalaya.id pada Minggu, 18 Juli 2021.
Baca Juga: PPKM Resmi Diperpanjang, Pilkades Serentak Kabupaten Bandung Diundur Lagi Jadi 4 Agustus
Seorang pemuda berdiri di tengah jalan dengan spanduk bertuliskan "Aing Positif Teu Boga Duit (Saya Positif Gak Punya Uang)," ungkapnya.
Ada juga pemuda lain yang bertelanjang dada dengan menempelkan masker di beberapa bagian tubuhnya.
"Geus teu kabeuli baju, beak ku meuli masker jeung hensanitiser! (Sudah tidak mampu membeli baju, habis untuk handsanitizer)," tegasnya.
"Rakyat teu lepat, pemerintah teu lepat, wios abdi nu lepat (rakyat tak salah, pemerintah tak salah, nggak apa-apa aku yang salah)," kata tulisan di spanduk kritik lainnya.
Baca Juga: Jokowi Perpanjang PPKM Darurat, Gubernur Jawa Timur Khofifah Minta Maaf ke Masyarakat
Koordinator Aksi Majalaya Bersuara, Zulfa Nasrullah pun menjelaskan alasan mereka menggelar aksi di jalanan.
Zulfa mengungkapkan, ia bersama rekan-rekannya melakukan Aksi Majalaya Bersuara pada 18 Juli 2021 sebagai bentuk perhatian pada masyarakat.
"Itu bagian dari perhatian kita," jelas Zulfa saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel Selasa, 20 Juli 2021.
Terkait viralnya aksi tersebut di media sosial, Zulfa mengaku bahwa pihaknya juga tak menyangka.
Baca Juga: Perubahan Nama Jadi PPKM Level 4, Faisal Basri: Tak Kapok Obral Istilah Kata Einstein itu Wujud Ketidakwarasan
"Kami nggak nyangka akan viral. Sebetulnya ini berangkat dari permasalahan sederhana di kota kami," tuturnya.
Lewat aksi ini, Zulfa bersama rekan-rekannya berinisiatif untuk mewakili suara warga lewat aksi protes yang legal.
Ia pun berharap warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat, khususnya warga Majalaya tak memendam unek-unek meski secara regulasi tak bisa berbuat apa-apa.
"Jadi kami ingin publik itu kalau secara regulasi tidak bisa bagaimana-bagaimana, secara hati atuh jangan kaya di penjara, jadi bebaskan saja karena ini negara demokrasi. Karena dengan begitu pemerintah dengan segela kebijakannya bisa kita kawal," ucapnya.***
