JURNAL SOREANG - Belum lama ini, tim saber pungli Jawa Barat, berhasil menjaring tiga oknum pejabat Dinas pendidikan Kabupaten Bandung yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Menanggapi hal tersebut, Maulana Fahmi ketua komisi D DPRD Kabupaten Bandung sangat kecewa dan berjanji akan melakukan evaluasi atas kinerja Dinas Pendidikan.
Menurut Fahmi, peristiwa tersebut sangat disayangkan karena bisa mencoreng program 99 hari kerja Bupati Bandung.
"Saya secara pribadi atau lembaga DPRD sangat kecewa dengan adanya pungli dan OTT di lingkungan dinas pendidikan," kata Fahmi saat dihubungi Jurnal Soreang, Selasa 20 Juli 2021.
Pemerintah Kabupaten Bandung pasti sangat kecewa, karena kejadian serupa pernah terjadi di tahun 2020 lalu.
"Sangat menyakitkan, sebab kejadian OTT atas dugaan pungli terjadi dalam dua tahun berturut-turut," jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong Bupati Bandung untuk melakukan evaluasi SDM secara besar-besaran.
"Ya, harud dilakukan evaluasi dan saya sangat setuju dengan langkah pak Bupati yang akan mengkaji terkait SOTK korwil," tuturnya.
Fahmi menjelaskan, oknum yang terjaring OTT atas dugaan pungli itu, adalah oknum korwil yang juga pengurus PGRI.
"Saya sangat prihatin, oknum yang terjaring OTT merupakan pejabat yang seharusnya memberikan contoh baik dan juga kejadiannya di gedung lembaga profesi Guru," katanya.
Untuk proses hukum, kata Fahmi, pihaknya menyerahkan kepada aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan.
"Semoga proses hukumnya bisa memberi epek jera dan pembelajaran bagi yang lain," akunya.
Fahmi menambahkan, dirinya sangat setuju dengan langkah tegas Bupati Bandung yang akan mengkaji keberadaan Korwil dan melakukan evaluasi SDM Dinas Pendidikan.
"Saya sangat setuju dan siap mendorong langkah tegas pak Bupati, emang keberadaan korwil harus dikaji ulang dan evaluasi memang harus dilakukan untuk menghindari kejadi serupa dikemudian hari," tegasnya.
Selain itu, dalam waktu dekat pihaknya juga akan memanggil pihak dinas pendidikan untuk meminta klaripikasi dan penjelasan.
"Ya, dalam waktu dekat komisi D akan memanggil dinas pendidikan. Agar mendapat penjelasan dan kami juga bisa melakukan evaluasi," pungkasnya.***