Network
Agus menambahkan, pengawasan internal dan kendali administrasi merupakan peran serta camat, karena sebagai pembina, mereka wajib memvalidasi obyek sasaran kegiatan dan masyarakat penerima manfaat.
"Dalam posisi itu, camat harus membubuhkan persetujuan pencairan. Kalau camat hanya memberikan pengantar pencairan tanpa memvalidasi permohonan kades, maka camat dan Pemkab Bandung, seperti berbaik hati tetapi sebenarnya menjerumuskan kades dalam kesalahan pidana yang menjadi tanggung jawab pribadi," tutur Agus.
Baca Juga: Meski Perda Pengelolaan Zakat Harus Diperbarui, namun DPRD Kabupaten Bangka Datang ke BAZNAS
Hal itu, kata Agus, memang terlihat lucu dan wajar jika memunculkan spekulasi adanya dugaan bumbu politik dari penyaluran dana tersebut, untuk kepentingan pemenangan politik kandidat tertentu.
“Anu untung kandidat anu tigebrus kades (Yang untung kandidat, yang terjerumus kades). Itu sama saja menzalimi dan menyiksa orang lain," kata Agus.
Lebih lanjut Agus berharap, polisi dan jaksa untuk dapat menilik sisi hukum dari pengggunaan dana APBD dan perangkat pemerintah yang di bayar rakyat lewat APBD, untuk pemenangan kelompok tertentu.
Baca Juga: Buntut Viralnya Video Hoaks Pasutri Bunuh Diri, Manajemen Hotel Grand Sunshine Soreang Lapor Polisi
"Namum kemudian pantas dan elok juga, jika MUI kabupaten Bandung mmeberikan fatwa apakah penyimpangan dana APBD dan kekuasaan untuk kepentingan kelompok termasuk Subhat atau Haram. Jelaskan itu agar selamat para pemimpin kita dari Dosa," tutur Agus.
Seperti diberitakan sebelumnya, suhu politik di Kabupaten Bandung memang terus menghangat seiring sisa waktu yang terus berkurang jelang hari pencoblosan Pilkada.
Terkait netralias ASN, Bawaslu Kabupaten Bandung pun telah memeriksa belasan ASN yang didominasi oleh kalangan guru, karena mereka dilaporkan atas dugaan keberpihakan terhadap salah satu paslon tertentu.
