JURNAL SOREANG - Badan Musyawarah Indonesia (Bamuswari) melakukan aksi demo terhadap pabrik PT Tirta Fresindo Jaya yang berlokasi di Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung.
Pabrik yang tergabung dalam Mayora Group tersebut didemo ratusan massa dengan sejumlah tuntutan pada Senin 15 Januari 2024.
Ketua Bamuswari, Maman Abdurahman mengatakan, dampak dari berdirinya pabrik tersebut mengakibatkan sejumlah wilayah dalam radius tertentu mengalami kesulitan air.
Baca Juga: Memberdayakan Pendidik dengan PMM: Revolusi Pendidikan melalui Kurikulum Merdeka
"Dikarenakan pengambilan air berlebih oleh pihak pabrik, tentunya ini menjadi persoalan untuk masyarakat sehingga menyebabkan kekeringan semakin parah," kata Maman dalam keterangannya, Senin siang.
Maman menuturkan, pengambilan sumber daya alam tanpa ada proses perawatan ekosistemnya merupakan suatu kejahatan eksploitasi lingkungan.
Dijelaskannya, tahun 2023 merupakan tahun kemarau terpanjang selama beberapa waktu terakhir, dimana fenomena El Nino disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab kekeringan tersebut.
Baca Juga: Kasus Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK, Dewas Periksa 169 Orang dan Pecat 1 Pegawai
"Namun selain daripada faktor cuaca, perlu dipahami juga bahwa faktor kelalaian manusia menjadi faktor penyebab paling merusak," sambungnya.
"Kami menuntut hentikan pengambilan air berlebih dan berikan transparansi perizinan operasional yang sudah diperoleh dan juga batas pendayagunaan air oleh PT Tirta Fresindo Jaya," tegas Maman.
Ia menyebutkan, kondisi ketersediaan air tanah dan air permukaan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa termasuk wilayah Kabupaten Bandung, sudah sangat memprihatinkan.
Baca Juga: Kekuatan Musik Terhadap Kesehatan Mental yang tidak Pernah Terbayang Olehmu!
"Bahkan studi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, pada tahun 2025 persediaan air tanah di Pulau Jawa akan menjadi langka," ungkapnya.
Ia menilai bahwa operasional pabrik PT Tirta Fresindo Jaya yang mengambil air secara berlebihan di Cicalengka berdampak pada kesulitan air bersih bagi masyarakat.
Sayangnya, sesal Maman, over eksplotasi sumber air di Indonesia oleh industri justru dilegalkan oleh undang-undang dan produk kebijakan turunannya yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi negara.
Baca Juga: Tanda-tanda Burnout Serta Cara Paling Ampuh Mengatasinya
"Dimana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran industri," terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Maman juga menyampaikan tuntutan lainnya, yakni agar PT Tirta Fresindo Jaya memberikan tranparansi catatan pengambilan air dan volume produksi sampai saat ini.
Selain itu, lanjut Mamam, PT Tirta Fresindo Jaya juga harus membuat sistem transparansi pengawasan bersama masyarakat.
Baca Juga: Dampak Ambisi Berlebihan terhadap Kesehatan Mental
"Kami juga menuntut kompensasi terhadap warga yang dirugikan dan terkena dampak kekeringan pasca kemarau akibat penyedotan air berlebih oleh PT Tirta Fresindo Jaya," katanya.
"Kami juga menuntut pemerintah mengambil sikap tegas untuk mencabut izin operasional bilamana terbukti bahwa PT Tirta Fresindo Jaya belum mengantongi semua izin operasional pendayagunaan air tanah melalui sumur bor artesis/SIPA," ujar Maman.
"Selain itu, kami juga menuntut perusahaan untuk merealisasikan dana CSR demi kepentingan pembangunan ekonomi masyarakat /UMKM, pembangunan SDM untuk pendidikan masyarakat, dan pelestarian lingkungan di kawasan resapan air," pungkasnya.***
Ikuti terus dan share informasi Anda di media sosial Google News Jurnal Soreang, FB Page Jurnal Soreang, YouTube Jurnal Soreang, Instagram @jurnal.soreang dan TikTok @jurnalsoreang