JURNAL SOREANG- Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily menyatakan, pembahasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tiap tahun selalu "digoreng".
Apalagi di tahun politik sehingga ketika usulan BPIH sebesar Rp105 juta dari Kemenag langsung terjadi "keributan".
"Sudah dua minggu ini DPR dan pemerintah secara maraton membahas Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2024. Alhamdulillah banyak kemajuan demi kepentingan umat Islam Indonesia," kata Ace saat Penyuluhan Manasik Haji Sepanjang Tahun di hotel Grand Sunshine Soreang, Jumat 24 November 2023.
Baca Juga: Alhamdulillah! Bertemu Putra Mahkota, Indonesia Dapatkan Kuota Haji Tambahan, Ini Jumlahnya
Wakil rakyat asal Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini lebih jauh menjelaskan perkembangan pembahasan BPIH tahun 2024.
"Pembahasan BPIH ini sangat penting karena menjadi pintu gerbang pelaksanaan ibadah haji. Apabila biaya haji cepat disahkan sehingga persiapan haji makin baik," katanya.
Awalnya pemerintah mengusulkan BPIH Rp105 juta yang terdiri atas komponen biaya yang harus dibayar jemaah calon haji atau disebut Bipih.
"Komponen lainnya dari bagi hasil pengelolaan dana haji di BPKH atau nilai manfaat. Alhamdulillah BPIH akhirnya ada titik temu antara DPR dan pemerintah sebesar Rp93 juta," katanya.
Pada tahun lalu BPIH sebesar Rp90 juta dengan biaya yang dibayarkan jemaah haji Rp49 juta dan sisanya dari nilai manfaat BPKH.
"Rencananya BPIH tahun 2024 akan disahkan pada Senin mendatang 27 November 2023. Berapa yang harus dibayar jemaah haji dan berapa yang akan dibayarkan oleh BPKH," katanya dalam acara dihadiri Direktur Penyelenggaraan Haji Dalam Negeri Saiful Mujam dan Kepala Kemenag Kabupaten Bandung H. Cece Hidayat.***