JURNAL SOREANG- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui perkembangan BPJS Kesehatan sangat luar biasa.
Apalagi keuangan BPJS Kesehatan pernah bermasalah bahkan ditutup kekurangannya oleh pemerintah, namun kini terbalik 180 derajat.
"GDP Indonesia masih 4.700 dolar AS per tahun, sedangkan untuk menjadi negara maju minimal 12.500 dolar AS," kata Budi Sadikin dalam peluncuran transformasi pelayanan BPJS Kesehatan yang disiarkan langsung ke seluruh kantor BPJS kesehatan.
Seperti di BPJS Kesehatan Cabang Soreang yang menggelar "nobar" diikuti para karyawan dan perwakilan fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bandung.
Acara di Jakarta juga dihadiri Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) H. Muhadjir Effendy, jajaran Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan.
Acara juga diisi dengan BPJS Kesehatan juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Menko PMK Hadiri Peluncuran Transformasi Pelayanan BPJS Kesehatan, Adakah Perubahan?
Lebih jauh Menkes menyatakan, bonus demografi akan didapat Indonesia dalam tujuh tahun mendatang yang menentukan masa depan Indonesia.
"Kalau Indonesia tak berhasil menaikkan GDP akan terjebak dalam jebakan negara kelas menengah atau middle trap," katanya.
Tentu saja bonus demografi ini akan bisa berjalan sukses bila kondisi kesehatan masyarakat terjaga dengan baik.
"Nah ini pentingnya keberadaan BPJS Kesehatan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas mudah bahkan murah," kata Menkes yang mengikuti perkembangan BPJS Kesehatan sejak awal pendiriannya.
Hanya, Menkes berharap agar BPJS Kesehatan juga menangani pencegahan selain pengobatan.
"Pembiayaan kapitasi harus digeser kepada jumlah warga yang sehat bukan lagi warga yang sakit. Bahkan kalau ada warga sakit nakah kapitasi diturunkan," katanya yang mencontohkan Singapura.
Sementara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, kriteria penilaian untuk fasilitas kesehatan di antaranya inovasi dalam pelayanan, transformasi mutu layanan, maupun pelaksanaan janji pelayanan.
Baca Juga: Waduh! Warga Kabupaten Bandung yang Masuk ke Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Baru 31 Persen
"Transformasi pelayanan ini berujung kepada pelayanan yang mudah, cepat dan setara," ujarnya yang menambahkan acara juga sekaligus pertemuan nasional fasilitas kesehatan dan kepala Dinkes Provinsi dan Kabupaten/kota.
Ali Ghufron mengakui masih ada oknum yang mempersulit pelayanan peserta BPJS Kesehatan misalnya mengatakan tempat tidur di rumah sakit penuh.
"Misalnya kalau ada pasien BPJS Kesehatan dikatakan tempat tidur sudah penuh, tapi saat ada pasien umum dipersilahkan karena tempat tidur masih kosong," ujarnya.
Namun seiring dengan gencarnya kampanye dan pembenahan pelayanan sehingga oknum di pelayanan kesehatan terus berkurang.
"Kini sebagian besar pasien di fasilitas kesehatan dari peserta BPJS Kesehatan. Kini orang miskin tidak takut lagi berobat ke fasilitas kesehatan yang beda dulu yakni orang miskin dilarang sakit," katanya.***