JURNAL SOREANG - Adanya rencana penundaan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang, menjadi pro kontra berbagai pihak.
Menanggapi hal tersebut, Gun Gun Gunawan Ketua DPD PKS Kabupaten Bandung secara tegas menolak adanya penundaan Pemilu 2024.
"Mulai dari pusat hingga daerah, PKS tetap tegas menolak adanya penundaan pelaksanaan pemilu 2024," kata Gun Gun Gunawan kepada wartawan saat menggelar presconpres jelang pelaksanaan rakerda PKS, yang akan digelar, Minggu 27 Maret 2022.
Baca Juga: Setelah Brasil Kini Giliran Argentina yang Mempertegas Jadi Kandidat Kuat Juara Piala Dunia 2022
Gun Gun menjelaskan, PKS menolak wacana Pemilu 2024 mendatang diundur. Sebab, KPU juga sudah mengagendakan 14 Februari 2024 pelaksanaan Pemilu.
"Kalau penundaan Pemilu 2024 sampai terjadi, maka demokrasi Indonesia terjadi kemunduran. Selain itu, sesuai regulasi jabatan presiden adalah dua periode," jelasnya.
Menurut Gun Gun, jika penundaan atau pengunduran pelaksanaan pemilu karena untuk pemulihan ekonomi, tentu pemerintah yang baru diharapkan bisa memulihkan ekonomi.
"Apakah ada jaminan, ketika pemilu ditunda akan memulihkan ekonomi. Regulasi itu harus pro Rakyat, humanis dan dijalankan sesuai dengan apa yang sudah tetapkan," katanya.
Baca Juga: Terbongkar! Afiliator Doni Salmanan Pernah Ajari Gigi Ruwanita Belajar Trading, Begini Katanya
Menurutnya, adanya isu penundaan atau pengunduran pelaksanaan pemilu memang perlu disikapi oleh partai politik masing masing.
"Maka, PKS pusat hingga daerah termasuk pengurus PKS Kabupaten Bandung dengan tegas menolak adanya penundaan atau pengunduran pemilu 2024," tegas Gun Gun.
Gun Gun menambahkan, jika secara real bertanya kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemilu 2024, dipastikan mereka akan menjawab untuk disegerakan.
"Sudah bertanya langsung kepada masyarakat, tentang pelaksanaan pemilu. Bisa saja masyarakat menjawab ingin disegerakan untuk melaksanakan pesta demokrasi," tuturnya.
Pemulihan ekonomi, kata Gun Gun, tidak menjadi dasar alasan untuk menunda pelaksanaan pemilu. Sebab, tidak menjadi jaminan ekonomi pulih dengan menunda pesta demokrasi lima tahunan itu.
"Adanya isu penundaan pemilu itu, tak ada jaminan ekonomi masyarakat akan lebih baik," katanya.
Oleh karena itu, Gun Gun berharap kepada semua pihak untuk lebih fokus pada penanganan harga dan kelangkaan bahan pokok kebutuhan masyarakat, ketimbang merencanakan mundurnya pelaksanaan Pemilu.
"Masyarakat ingin ada penuntasan masalah secara riel, misalnya penanganan harga dan langkanya minyak goreng," katanya.
Selain itu, Gun Gun berharap adanya kepastian dari pemerintah pusat terkait regulasi masa covid 19 jelang datangnya bulan Ramadhan dan Mudik Idul Fitri.
"Masyarakat harus mendapatkan informasi yang pasti berasal dari satu suara, Misalnya dalam kebijakan mudik, karena butuh kepastian jangan ada informasi simpang siur," pungkasnya.***