JURNAL SOREANG - Wakil ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, H. Dede Yusuf Macan Effendi menyampaikan akan terus mengawal para pelaku pariwisata khususnya di Kabupaten Bandung dan KBB.
Pengawalan tersebut kata Dede, akan dilakukannya mulai dari bantuan yang diterima, mendorong berkembangnya pariwisata lokal serta menjadikan pariwisata tersebut lebih dikenal masyarakat luas.
"Saya akan mengawal agar pelaku pariwisata ini agar tersentuh secara menyeluruh dan merata. Karena pariwisata tumbuh dan berkembang sesuai dengan Sumber daya manusia (SDM) nya," ungkap Dede Yusuf dalam keterangannya pada acara Bimbingan Teknis Pengenalan Wisata Bisnis (Pertemuan, insentif, Konvensi dan Pameran/Mice) di Masa Adaptasi Kebiasaan baru di Kabupaten Bandung, yang bertempat di Graha Wirakarya Ciparay, Kabupaten Bandung, Selasa 4 Mei 2021.
Baca Juga: Sempat Jagokan Real Madrid, Bung Towel: All England Final di Liga Champions 2021
Acara turut dihadiri, Deputi 6 bidang Produk dan Event Kementrian Pariwisata dan Kreatif RI, Dispubpar, Muspika Ciparay dan Para Tokoh Masyarakat lainnya di Kabupaten Bandung.
Dede Yusuf menuturkan, ketika berbicara wisata yakni "Pabaliut". Dimana sektor pariwisata proses untuk bergerak kembali itu membutuhkan proses yang cukup rumit dan lama.
Apa lagi kata Dede Yusuf, yang tengah terjadi saat ini. Dimana ditengah Pandemi Covid-19, salah satu yang sangat terdampak adalah yakni sektor Pariwisata.
Menurut Dede Yusuf, sektor wisata belum tersentuh, dikarenakan beberapa faktor diantaranya anggaran terbatas.
Selain itu lanjut Dede Yusuf, pihaknya mengaku bingung, kemana harus mencari para pelaku wisata yang mana yang harus diberikan bantuan.
Oleh karena itu, Pihaknya meminta kepada asosiasi para pelaku pariwisata untuk menghimpun dan melakukan pendataan terhadap para pelaku pariwisata.
Karena informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat ujar Dede Yusuf, bantuan yang disalurkan pemerintah kepada Pelaku Pariwisata yakni yang menerima itu hanya orang tertentu saja.
"Kata masyarakat, yang mendapatkan bantuan dari pemerintah dari sektor pariwisata hanya orang-orang itu saja," papar Dede Yusuf.
Oleh karena itu sambung Dede Yusuf, kedepan hal tersebut jangan sampai terjadi dan terulang kembali.
"Bantuan dari pemerintah harus dirasakan oleh semua warga pelaku pariwisata. Saya akan mengawal langsung agar pelaku pariwisata ini tersentuh langsung," ujar Dede Yusuf.
"Kegiatan pariwisata tidak hanya dari pemerintah semata. Karena pariwisata tumbuh dan berkembang sesuai dengan masyarakatnya SDM nya," tambah Dede Yusuf.
Dede Yusuf mencontohkan, kalau orang inget Ciparay, inget karena apanya. Apakah karena inget makanannya, pariwisatanya atau yang lainnya.
Di setiap wilayah kata Dede Yusuf, pariwisata harus dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri dan jangan hanya menunggu dari pemerintah.
Pariwisata sambung Dede Yusuf, objek wisata selain natural, bisa juga dibangun secara buatan. Contoh, Pariwisata Puncak Bintang.
Kata Dede Yusuf, dulu zaman keliling pakai motor, ada seorang di foto dengan indah. Kemudian di share di medsos. Alhasil selanjutnya, pemprov turun dan membangun tempat wisata tersebut.
"Artinya, wisata ini harus dibangun mulai dari bawah, mulai dari masyarakat itu sendiri. Jangan hanya menunggu dari pemerintah saja," jelas Dede Yusuf.
Baca Juga: Belanja Makanan dan Obat Secara Online, Badan POM: Jangan Asal Klik!
Contoh lainnya sambung Dede Yusuf, wisata Curug Malela Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat. Awalnya untuk menuju kesana hanya bisa dilalui kendaraan sepeda motor.
Sekarang ujar Dede Yusuf, bisa dilalui oleh kendaraan mobil. Disini peran pemerintah sangat ada dan jelas. "Kapan pemerintah masu, kembali lagi tadi harus dibarengi dan serta ada dukungan dari masyarakat," imbuh Dede Yusuf.
Lebih lanjut Dede Yusuf mengatakan, pariwisata bisa dikembangkan dengan adanya dorongan masyarakat sekitar dan selanjutnya pemerintah datang membantu di berbagai sektor untuk mendukung pariwisata tersebut.
Salah satu contoh papar Dede Yusuf, pemerintah bisa mendorong dari infrastrukturnya.
"Beberapa faktor tadi saat ini bisa ditunjang dan diakses untuk dikembangkan. Apa lagi saat ini sudah disahkan UU Desa, notabenenya, sebagian anggaran yang diterima Desa bisa digunakan untuk sektor pariwisata," pungkas Dede Yusuf Macan Effendi. ***