JURNAL SOREANG - Untuk mengoptimalkan pelayanan publik bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mengalokasikan Rp7,8 miliar untuk pembangunan gedung pusat layanan rujukan terpadu (SLRT).
Gedung SLRT tersebut dibangun, untuk mengoptimalkan pelayanan publik dalam penanganan bidang kesehatan dan permasalahan sosial warga miskin Kabupaten Bandung.
Hal tersebut dikatakan Bupati Bandung Dadang M Naser, disela-sela peresmian gedung. Menurutnya, gedung ini akan menjadi pusat layanan semua permasalahan masyarakat.
Baca Juga: Korban Gempa Sulbar Bertambah, BNPB Mencatat 19.435 Orang Berada Dipengungsian
Dadang menjelaskan, masyarakat Kabupaten Bandung yang mengalami permasalah sosial seperti keluhan bansos, kartu indonesia sehat (KIS), hingga masalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Semua permasalahan sosial masyarakat, khususnya warga miskin bisa berkomunikasi dan koordinasi ketika mengalami permasalahan sosial," kata Dadang kepada wartawan di Soreang, Senin 18 Januari 2021.
Menurut Dadang dengan adanya gedung pelayanan terpadu tersebut, akan memberi kemudahan kepada masyarakat Kabupaten Bandung khususnya warga kurang mampu.
Baca Juga: Warga Gelar Aksi Tolak Peredaran Miras, Ini Tanggapan Kasatpol PP
"Permasalahan sosial, miskin harus bisa sekolah, miskin jangan sampai kelaparan, miskin tapi harus juga bisa ke rumah sakit, jadi dikoordinasikan oleh gedung pusat ini dan Puskesos untuk dikoordinasikan dengan berbagai dinas terkait," jelasnya.
Lebih lanjut Dadang mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan gedung tersebut, pihaknya mengalokasikan anggaran Rp7,8 miliar yang bersumber dari anggaran murni APBD dan Dana Insentif Daerah (DID).
"Dengan terbangunnya gedung ini, akan memudahkan pelayanan. Sebab, SLRY menerapkan sistem yang mengintegrasikan, mengkolaborasikan, membangun kerjasama antar pilar-pilar sosial, relawan yang tersebar dan menjadi pilar Dinsos," tuturnya.
Baca Juga: Kembali Turun ke Jalan, Warga Banjaran Wetan Perang Terhadap Miras Dan Obat Terlarang
Lebih lanjut Dadang mengatakan, gedung ini bisa menyelesaikan masalah sosial yang tak terselesaikan di tingkat kelurahan atau kecamatan.
Oleh karena itu, pihaknya berkomiten untuk memperbaiki data penerima program sosial. Dengan demikian, permasalahan warga miskin akan lebih efektif dan tepat sasaran.
"Kalau di lapangan ditemukan ada warga miskin tapi tidak mendapatkan bantuan sosial, makanya pemerintahan desa atau kecamatan bisa melaporkan langsung ke gedung SLRT ini," tegasnya.
Baca Juga: Korban Gempa Sulbar Bertambah, BNPB Mencatat 19.435 Orang Berada Dipengungsian
Dengan demikian, Ia mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bandung agar saling mengawasi dan melaporka langsung kalau ada warga miskin tidak mendapatkan bantuan.
"Kalau menemukan yang demikian, masyarakat atau perangkat pemerintahan bisa lapor ke SLRT. Lapor secara by name by address sehingga bisa merujuk asal warga tersebut," pungkasnya.***