JURNAL SOREANG - Penundaan agenda Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Kabupaten Bandung, yang direnacanakan pada 24 Desember 2020, lalu 5 Januari 2021 batal digelar karena situasi kondisional Partai.
Menanggapi hal tersebut, pengamat Politik dan Pemerintah Djamu Kertabudi mengatakan, penangguhan jadwal Musda Golkar Kabupaten Bandung sampai dua kali menandakan adanya problem di internal partai.
"Kalau agenda ditunda sampai dua kali, saya perkirakan ada problem di internal partai. Hal terlihat dari staetmen pengurus Jabar, yang memperlihatkan perbedaan sudut pandang," kata Djamu melalui rilis yang diterima di Soreang, Rabu 6 Januari 2021.
Baca Juga: Ingin Menjaga Marwah Partai, Ini Kriteria Calon Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung Pilihan AMPI
Menurut Djamu, dengan adanya perbedaan sudut pandang pengurus Jabar dan Kabupaten membuat kepenasaran publik. Bahkan bisa menjadi opini, kalau di internal partai menggambar ada konflik.
"Itulah opini publik yang membuat kepenasaran, ada apa sebenarnya dengan partai Golkar Kabupaten Bandung ?. Opini itu, menunjukkan iklimyang tidak kondusif," jelasnya.
Konflik keberpihakan, kata Djamu sebagai deskripsi perseturuan yang semakin menajam menjelang Musda, harus dinilai sebagai dialektika dan dinamisasi kader yang tidak bisa terhindarkan, bahkan dalam porsi sebagai "condicio sine quanon", dalam arti sesuatu kondisi yang memang seharusnya terjadi.
Baca Juga: Tingkatkan Gizi Warga dan Balita, BAZNAS dan PMI Kabupaten Bandung Salurkan Bantuan dari Perusahaan
"Padahal partai Golkar di Kabupaten Bandung memiliki sejarah yang luar biasa. Sudah setengah abad lamanya selalu dipapan atas, dan kepemimpinan daerah atau jabatan Bupati tidak pernah lepas dari genggamannya," tuturnya.
Baru kali ini pada pilkada 2020, kata Djamu partai Golkar beserta koalisinya menemui kegagalan mengusung paslonnya. "Yang lebih ironis justru dikalahkan oleh figur kader militannya sendiri yang diusung koalisi partai lain," tegasnya.
Djamu menjelaskan, persoalan tersebut yang menjadi isu krusial yang mewarnai konflik intern menjelang Musda. Akhirnya pihak DPD Golkar Jabar menunda pelaksanaan Musda sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
Baca Juga: Liga 1 Belum Jelas, Jajaran Pelatih PERSIB Bebaskan Para Pemain
"Penundaan ini dinilai merupakan pilihan sulit dan tidak populer bagi partai besar sekaliber Golkar. Memang yang menjadi argumen penundaan ini seperti memberi kesempatan kepada pihak pengurus saat ini untuk fokus menyelesaikan sengketa pilkada," ujarnya.
Hal itu kata Djamu berjalan sesuai aturan yang berlaku, namun kiranya tidak relevan, apabila ditengah perjalanan DPD Golkar Jabar mengambil kebijakan melalui mekanisme penunjukan Pelaksana tugas (Plt.) menjelang penyelenggaraan Musda Golkar Kabupaten Bandung.
"Mungkin saja itu asumsi kepanikan, namun tidaklah tepat. Meskipun satu hal yang harus diakui bahwa kebesaran Golkar Kabupaten Bandung selama ini tidak lepas dari pengaruh kekuasaan. Namun kiranya kegagalan pada pilkada, bisa dijadikan pengalaman dan proses pembelajaran menuju pendewasaan. Sehingga, kader Golkar tetap eksis berada di papan atas," pungkasnya.***