JURNAL SOREANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung memastikan logistik protokol kesehatan yang belum terpenuhi hanya tinggal sarung tangan karet.
"Untuk Thermogun, kemarin sudah datangdan keperluan lain seperti masker dan hand sanitizer juga sudah tersedia. Jadi tinggal satu item," tutur Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya seusai menerima kunjungan Forkopimda Jawa Barat di Soreang, Kamis 3 Desember 2020.
Terkait jumlah, kata Agus, semua item protokol kesehatan sudah mencukupi sesuai dengan jumlah petugas penyelenggara pilkada yang akan bertugas.
Baca Juga: KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo, Temukan Uang 4 Milyar
"Misalnya jumlah TPS ada 6874, setiap TPS ada anggota KPPS 7 orang dan 2 petugas keamanan, tinggal dikalikan," kata Agus.
Selain itu, Agus melansir bahwa ada satuan lain seperti PPK dan KPU yang semua kebutuhan APD dan sarana protokol kesehatannya sudah terpenuhi, kecuali sarung tangan.
Sementara itu untuk logistik pemilihan sendiri, Agus menegaskan bahwa item yang belum diterima adalah Formulir C dan buku panduan.
Baca Juga: Longsor Juga Putuskan Jalur Pangalengan-Rancabuaya. Rumah Tertimbun, Tak Ada Korban Jiwa
Terkait teknis untuk memastikan Pilkada aman dari ancaman Covid-19, Agus menegaskan bahwa pihaknya dan Bawaslu sudah menggelar tes cepat pada seluruh anggota pengawas dan KPPS.
Kepada mereka yang reaktif, juga sudah dilakukan tes usap serta semuanya menjalani isolasi mandiri sambil menunggu hasil tes usap tersebut.
Di lapangan, kata Agus, pihaknya akan terus melakukan penekanan (stressing) kepada seluruh penyelenggara pilkada bahwa pandemi belum bisa dipatikan akhirnya.
Baca Juga: Mantul, Universitas Ini Buat Alat Feeder Pakan Ikan Otomatis
Selain tes cepat, KPU pun terus menekankan para KPPS untuk terus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sampai seluruh tahapan pilkada selesai nanti.
"Kita anjurkan, sarankan dan ingatkan agar setiap tahapan betul-betul dijaga," ujar Agus.
Terkait antisipasi jika ada TPS yang nantinya tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik saat pencoblosan, Agus menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan bahwa pencoblosan akan terus dilanjutkan tetapi sebelumnya akan dilakukan evaluasi dan koreksi.
Baca Juga: Ini Peringatan BMKG Soal Cuaca Ekstrim di Wilayah Jawa Tengah
Ditanya soal sanksi jika ada TPS yang melanggar protokol kesehatan, Agus mengaku bahwa tidak ada sanksi yang bisa diterapkan, namun ia memastikan bahwa pihaknya akan terus meningatkan agar hal itu tidak terjadi.
Kepada masyarakat, Agus juga berharap kesadaran mereka dalam menerapkan protokol kesehatan dan ikut menegur atau mengingatkan petugas KPPS jika ada indikasi longgarnya protokol kesehatan saat pencoblosan.
"Kalau terjadi hal yang ekstrim, ada pembangkangan, itu lain lagi," kata Agus.
Baca Juga: Cek Fakta. Sembuh dari Covid-19, Tubuh Sudah Kebal Virus
Sementara itu salah seorang warga Kecamatan Banjaran Didi (56) mengaku bahwa dirinya sangat setuju terkait penerapan protokol kesehatan ketat di TPS pada hari pencoblosan 9 Desember 2020 nanti.
"Dalam kondisi seperti ini, memang protokol kesehatan tidak boleh kendor. Tak hanya dalam pilkada sebenarnya sih, dalam semua aktivitas harian kita harus semakin disiplin agar pandemi cepat berlalu," kata Didi.
Namun di sisi lain, Didi berharap agar para petugas KPPS dan KPU secara keseluruhan, bersikap tegas kepada warga, timses atau pendukung paslon yang tidak menerapkan protokol kesehatan saat mengawasi proses pencoblosan sampai penghitungan suara di TPS.***