JURNAL SOREANG - Pada akhir Agustus lalu, secara sporadis hacker yang mengatasnamakan Bjorka membocorkan sebanyak 1,3 miliar data registrasi kartu SIM di Indonesia.
Tak hanya data masyarakat, hacker Bjorka juga menyasar institusi pemerintah dan orang-orang ternama.
Akibat ulahnya, kini hacker Bjorka menjadi fokus penting keamanan siber di Indonesia, yang terbukti masih lemah disusupi kejahatan semacam ini.
Baca Juga: IVE Berhasil Bawa Pulang Trofi ke 9 Untuk Comeback After Like di Music Core Minggu Ini!
Menurut Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menilai bahwa kasus kebocoran data yang baru-baru ini marak terjadi di Indonesia adalah salah satu yang terburuk di Asia, bahkan bisa jadi di dunia.
“Ini bukan hanya darurat, tetapi menurut saya yang terburuk di Asia, bahkan bisa jadi di dunia,” kata Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto dalam acara “Polemik Trijaya bertajuk Darurat Perlindungan Data Pribadi”, dikutip dari teknologi.id.
Damar mengatakan kasus serupa juga terjadi di Malaysia pada 2017. Saat itu, diduga 46 juta data dari 12 operator seluler negara tetangga itu dijual di pasar gelap. Kasus ini pernah dianggap sebagai kebocoran data terbesar di Asia.
SAFEnet dan lima lembaga lainnya yang tergabung dalam Koalisi Peduli Data Pribadi baru saja membuka Posko Aduan Kebocoran Data Pribadi.
Posko itu dibuat karena kemarahan publik yang besar akibat meningkatnya jumlah kasus kebocoran data.
Dengan maraknya kasus ini, semua pihak pemegang pengelola data pelanggan telekomunikasi dan data pribadi masyarakat Indonesia dituntut harus bertanggung jawab.
Baca Juga: Keren! Kim Seon Ho Berikan Sumbangan Untuk Membantu Korban Bencana di Pohang
Mulai dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), operator telekomunikasi, dan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
“Tetapi, saya melihat ada lempar tanggung jawab dari mereka. Jadi, saya kira kemarahan publik ini wajar karena memang tidak ada yang betul-betul serius menanganinya,” lanjut Damar.
Bjorka, yang memporakporandakan data-data di negeri ini, menunjukkan bahwa isu keamanan siber tidak menjadi perhatian utama di Tanah Air.
Baca Juga: Gak Main-Main! Ternyata Segini Nominal Gaji Hacker Jika Bekerja di Sebuah Perusahaan
Instansi pemerintah dan swasta hanya fokus pada produk atau layanan yang diberikan tanpa memperhitungkan potensi serangan siber akibat penggunaan teknologi informasi (TI).
“Bagi mereka yang penting deliver produk saja, soal keamanan TI belakangan. Kalau sudah ada kasus, baru melek. Tetapi kalau tidak ada, keamanan TI ini tidak diurusin,” kata ahli digital forensik Ruby Alamsyah, di acara yang sama.
Ia melanjutkan, kebocoran data tersebut tidak terkait langsung dengan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh perusahaan atau instansi pemerintah manapun.
Baca Juga: Album Terbaru Boygroup Kpop NCT 127 Bertajuk Baddies Telah Terjual di Hari Pertama!
Maka dari itu, ke depan, keamanan TI juga perlu diperhatikan, baik di perusahaan, organisasi, instansi, maupun data yang dikelola secara pribadi.
***