Network
JURNAL SOREANG- Sekolah-sekolah swasta kini kondisinya kurang baik khususnya swasta menengah ke bawah. Apalagi selama ini masih ada pembedaan perlakuan pemerintah yang dirasakan lembaga pendidikan negeri dengan swasta.
"Pemerintah terkesan lebih memberikan bantuan maupun kebijakan yang menguntungkan lembaga pendidikan negeri," kata Ketua Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (Appidi) Jabar, Sali Iskandar, di kantor Yayasan Pendidikan Al Aitaam Bojongsoang, Kamis, 5 November 2020.
Padahal bila mengacu kepada
Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji materi pasal 55 Ayat (4) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas seharusnya sekolah negeri dan swaata diperlakukan sama.
Baca Juga: Sali Iskandar: Jangan Mau Digaji Orang Lain
"Keputusan MK mengubah kalimat dalam UU Sisdiknas yang sebelumnya berbunyi lembaga pendidikan berbasis masyarakat (swasta) dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah, maka berdasarkan amar Putusan MK RI No 58/PUU-VIII/2010 tersebut, kata dapat dalam beleid tersebut diubah menjadi wajib. Jadi pemerintah dari pusat sampai daerah wajib membantu sekolah swasta," ujarnya.
Dia mengkhawatirkan merosotnya angka indeks pembangunan manusia (IPM) menyusul kondisi pendidikan swasta di tanah air sangat berat bebannya menghadapi dampak pandemi.
"Bila sekolah dan kampus swasta banyak yang tutup, maka yang terimbas lebih jauh adalah IPM. Baik IPM kabupaten/kota, IPM Jawa Barat maupun IPM nasional," ucapnya.
Baca Juga: Cek Lokasi Layanan SIM Warga Kota Bandung, Kamis 5 November 2020
