Begini Hasil Penelitian Organization Health Index (OHI) oleh McKinsey Pada Dirjen PDM Kemendikbudristek

- 3 Maret 2024, 07:53 WIB
Ilustrasi Korupsi. Organisasi harus menjadi sehat salah satunya dengan hindari korupsi
Ilustrasi Korupsi. Organisasi harus menjadi sehat salah satunya dengan hindari korupsi /Freepik/rawpixel.com/

JURNAL SOREANG - Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PDM) melakukan pencanangan pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBBM) di Jakarta, baru-baru ini.

Direktur Jenderal PDM, Iwan Syahrir, hadir bersama Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Komalasari; Direktur SEAMEO Center of Early Childhood Care Education and Parenting, Vina Adriany; Widyaprada Ahli Utama Kemendikbudristek; dan pimpinan Direktorat PAUD.

 

Upaya ini untuk memperkuat dan menjadikan Dirjen PDM sebagai organisasi yang sehat. Berdasarkan penelitian Organization Health Index (OHI) oleh McKinsey, disebutkan  OHI Score Ditjen PDM ada di nilai 83 dan masuk di kategori top quartile.

Angka ini satu tingkat lebih tinggi dibanding OHI Kemendikbudristek yang memperoleh nilai 80 di kategori second quartile.

“Menariknya, untuk penilaian indikator-indikator yang mendukung organisasi sehat di kalangan supervisor, direktur, dan eselon-eselon, baik itu lingkungan kerja, motivasi, kapabilitas, dan sebagainya, rata-rata masuk di kategori top decile yang merupakan kategori tertinggi. Untuk semua level pun motivasi pegawai mendapat skor 84, yakni di kategori top decile,” jelas Dirjen Iwan.

Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi Uang Perjalanan Dinas Pegawai Naik Penyidikan, KPK Jamin Novel Aslen Dihukum

Lebih lanjut ia mengungkapkan, “Hal ini menjadi refleksi bagi kita untuk melakukan transformasi organisasi yang lebih baik lagi ke depan. Kita perlu ingat bahwa ending goal dari segala upaya yang kita lakukan adalah demi murid, murid, dan murid.”

Sampai saat ini sudah terdapat 26 episode kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan, dan hampir setengah kebijakan tersebut berkaitan dengan stakeholder Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

“Kita perlu berempati kepada stakeholder kita, apakah kebijakan-kebijakan yang telah diluncurkan dapat diterima dengan baik oleh mereka, dan apakah mereka sudah dapat melaksanakannya demi transformasi satuan pendidikan.”.katanya.

 

Sebelum menutup, Iwan Syahril mengatakan setiap episode kebijakan Merdeka Belajar saling berkesinambungan, semua episode tersebut adalah upaya problem solving yang dibangun.

Upaya ini agar satuan pendidikan dapat melakukan identifikasi, refleksi, dan pembenahan secara berkelanjutan, sehingga murid-murid kita mendapat layanan pendidikan yang lebih berkualitas.***

Editor: Sarnapi

Sumber: Kemendikbudristek


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x