Network
Setelahnya, Panitia Sembilan ditugaskan untuk menyusun isi UUD, yang kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD RI 1945 menjadi dasar hukum tertulis yang mengatur prinsip-prinsip kenegaraan, hak, dan kewajiban warga negara. Amandemen UUD dilakukan sebanyak empat kali untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan beberapa perubahan signifikan, seperti batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan langsung oleh rakyat.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Minta Petani Tanam Padi Pada Bulan Januari, Kenapa? Ini Alasannya
Pentingnya Pemahaman Hak dan Kewajiban
Dalam konteks norma dan UUD, penting untuk memahami hak dan kewajiban. Hak diartikan sebagai milik atau wewenang yang diakui oleh masyarakat, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam norma. Keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
Penerapan hak dan kewajiban menuntut saling pengertian dan kerjasama. Untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban secara baik, setiap individu perlu memperhatikan hak orang lain sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab atau kewajiban diri sendiri terhadap orang lain. Dengan memenuhi hak orang lain dengan sebaik-baiknya, kewajiban diri sendiri otomatis sudah tertunaikan.
Amandemen UUD
Pentingnya pembaruan dan penyesuaian tampak dalam proses amandemen UUD RI 1945. Melalui empat kali amandemen, beberapa perubahan mendasar dilakukan. Salah satu perubahan yang mencolok adalah batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi maksimal dua kali masa jabatan atau paling lama selama 10 tahun. Amandemen juga menegaskan bahwa masyarakat memilih secara langsung para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Konklusi Norma, UUD, Hak, dan Kewajiban sebagai Pilar Masyarakat
Materi PPKN kelas 7 bab kedua mengenai norma dan UUD RI 1945 memperlihatkan bagaimana aspek-aspek ini menjadi pilar penting dalam membentuk dan mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Pemahaman norma sebagai aturan yang mengikat dan UUD sebagai landasan hukum tertulis memberikan dasar bagi setiap warga negara untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
