Network
JURNAL SOREANG- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus mendorong optimalisasi penyerapan manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sebagai program prioritas pemerintah.
Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Abdul Kahar, mengatakan bahwa program tersebut adalah misi pemerintah dalam menjamin keberlanjutan pendidikan.
Berdasarkan data Kemendikbudristek, dari total penerima PIP nasional untuk tahun 2023 sebesar 6.781.586, tercatat sebanyak 43.220 PIP yang berhasil disalurkan di Kota Tasikmalaya. Sedangkan untuk Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 76.043 siswa yang tercatat sebagai penerima PIP.
Abdul Kahar menuturkan bahwa hal yang tidak kalah penting dari tujuan PIP adalah sebagai salah satu solusi memberantas angka putus sekolah.
Menurutnya, keberlanjutan penerimaan dana PIP bagi peserta didik dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pendidikan berikutnya wajib dijaga bersama.
“Kami prioritaskan peserta didik yang menerima KIP saat ini adalah mereka yang telah memiliki KIP pada jenjang sebelumnya dan memiliki rekening aktif,” tuturnya dalam acara Sosialisasi dan Percepatan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tahun 2023 belum lama ini di Graha Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Jawa Barat.
Baca Juga: Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kabupaten Bandung Keluhkan Pencairan Dana PIP yang Tidak Jelas, Ada Apa?
Kepala Puslapdik juga menegaskan agar semua pihak terkait bergotong royong mengawal agar implementasi PIP di lapangan berjalan dengan baik.
Terutama dalam hal pengajuan PIP yang dapat ditempuh melalui jalur Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), usulan sekolah, dan jalur aspirasi. Ketiga jalur tersebut menurutnya menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mengawal keberhasilannya.
“Kita kawal usulan kita jangan sampai terhambat. Sebab sumber dana ini berasal dari anggaran negara yang harus dimaksimalkan penyerapan manfaatnya. Saya mengimbau agar semua pihak memprioritaskan PIP bagi peserta didik yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Pada kesempatan ini, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, di hadapan perwakilan 16 SD, 16 SMP, 5 SMA, 5 SMK, 1 SLB, 1 PKBM se-Kabupaten/Kota Tasikmalaya, serta para pemangku kebijakan terkait, menyampaikan komitmennya untuk membantu percepatan PIP dan KIP-K.
“Kami akan bantu melalui jalur aspirasi dengan tidak ada potongan sepeserpun. Syaratnya, calon penerima harus datang sendiri melakukan pengurusan dan tidak diwakilkan kepada siapapun. Pengajuan PIP sekolah negeri harus ditandatangani kepala sekolah dan komite. Sedangkan untuk sekolah swasta harus ditandatangani kepala sekolah, komite, dan ketua yayasan. Pengambilan SK harus diambil oleh kepala sekolah (tidak diwakilkan),” papar Ferdiansyah.
Rektor Univeritas Muhammadiyah Tasikmalaya (Umtas) menyambut baik program PIP dan KIP-K. Menurutnya, program ini sangat membantu mahasiswa khususnya yang berlatar belakang ekonomi lemah, dapat berkuliah sesuai dengan minatnya.
Besaran dana PIP dan KIP-K untuk tahun 2023 yakni untuk SD/MI/Paket A mendapatkan Rp 450 ribu per tahun, SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp 750 ribu per tahun, dan SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp 1 juta per tahun. Sementara untuk mahasiswa penerima KIP-K berhak mendapat dana bantuan pendidikan bisa mencapai hingga Rp 12 juta persemester.
“Saya mendukung program ini dan siap berkolaborasi dalam memajukan dunia pendidikan,” ucapnya dalam sambutan.
Salah satu siswa penerima PIP adalah Muhammad Farhan Sidik, siswa kelas 3 SMK Swasta NU Kota Tasikmalaya. Sulung dari dua bersaudara ini sangat bersyukur mendapat bantuan biaya pendidikan. Sebab, ayahnya yang berprofesi sebagai teknisi jam tangan dan ibunya yang hanya ibu rumah tangga, kesulitan mencukupi kebutuhan biaya pendidikan Farhan.***
Ikuti terus dan share informasi Anda di media sosial Google News Jurnal Soreang, FB Page Jurnal Soreang, YouTube Jurnal Soreang, Instagram @jurnal.soreang dan TikTok @jurnalsoreang
