Network
JURNAL SOREANG- Lebih dari 1.000 kepala desa, lurah dan aparatur desa dari seluruh Indonesia bertemu dalam Seminar Nasional Kepala Desa bertema “Menuju Pendidikan Desa Berkualitas, Melalui Penyelenggaraan PAUD Berkualitas di Desa”.
Kepala desa yang hadir berasal dari desa yang sama sekali belum memiliki satuan PAUD, atau sudah memiliki satuan PAUD namun belum terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).
Kegiatan ini melahirkan komitmen bersama dari para kepala desa untuk mempercepat tersedianya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), setidaknya 1 satuan PAUD di 1 desa. Menurut DAPODIK 2021, masih terdapat sekitar 19.000 desa yang belum mempunyai satuan PAUD.
Baca Juga: Wow! Bantuan PAUD dan Kesetaraan Naik di Tahun 2022, Ini Penjelasan Mas Menteri
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, dalam sambutannya mengapresiasi kerjasama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, yang bersama-sama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendorong kualitas penyelenggaraan pendidikan di desa, sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan desa.
Mendikbudristek melanjutkan, terkait PAUD, tugas kita masih banyak dan besar sekali tantangannya. Menurut DAPODIK 2021, masih terdapat sekitar 19.000 desa yang belum mempunyai satuan PAUD.
"Padahal usia dini 0-6 tahun merupakan usia emas dimana perkembangan manusia sangat pesat dari sisi kognitif, bahasa, sosial, emosional dan moralitas," katanya.
Baca Juga: Alhamdulillah Ada Peningkatan Dana BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Sesuaikan Karakteristik Daerah
Pentingnya PAUD ditegaskan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Halim Iskandar, “Kementerian Desa dan PDTT telah mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat global, menjadi SDGs di tingkat Desa.
