Network
JURNAL SOREANG- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menyatakan, memulai belajar tatap muka pada Januari 2021 mendatang merupakan hal kompleks sehingga harus ada inventarisir masalah.
Pemerintah juga harus rutin menggelar evaluasi atas proses pembelajaran tatap muka yang sudah dimulai, serta simulasi dalam rangka persiapan belajar tatap muka secara nasional bulan depan.
“Banyak hal teknis dan detail kecil bagaimana proses akan berlangsung nantinya. Belum lagi soal rasio jumlah kelas, kapasitas guru, hingga kondisi pandemi yang masih tidak menentu,” katanya dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah, Jumat, 4 Desember 2020.
Baca Juga: Sekolah Desak Aturan Teknis Belajar Tatap Muka. Belum Ada Kejelasan dari Pemerintah Daerah
Menurut Fikri, penerapan kebijakan sekolah tatap muka secara nasional yang rencananya akan dimulai pada Januari 2021, harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
“Keselamatan peserta didik dan guru harus tetap prioritas, maka mestinya ada analisa resiko, bukan untuk menakuti melainkan dicari respon antisipasi yang tepat dan cepat," ujarnya.
Inventarisir masalah mulai yang kecil dan teknis, seperti bagaimana jam masuk dan pulang sekolah anak-anak agar tidak berkerumun. "Termasuk saat istirahat dan pergantian jam pelajaran,” katanya.
Baca Juga: Kemendikbud Bolehkan Perkuliahan secara Tatap Muka dan dalam Jaringan
Selain itu, Fikri mengingatkan soal rasio rombongan belajar (rombel) terhadap jumlah ruang kelas secara nasional, yang angkanya rata-rata di atas 1. Artinya jumlah ruang kelas lebih sedikit daripada jumlah rombel.
“Tetapi ini di masa normal, sedangkan aturannya di masa pandemi, kapasitas satu ruang kelas maksimal 50 persen diisi,” katanya.
