JURNAL SOREANG- Perkumpulan Profesi Manajer dan Administrator Pendidikan Indonesia (Promappi) merasa prihatin dengan banyaknya kepala sekolah yang terjerat kasus hukum.
Hal itu bukan karena kesalahan kepala sekolah melainkan, namun akibat ketidakmampuan manajerial keuangan.
"Salah satu program kerja Promappi adalah ingin mendampingi para kepala sekolah agar tak terjerat dana BOS," kata Ketua Promappi, Taufani Kurniatun di sela-sela rapat kerja di Hotel Papandayan Kota Bandung, Jumat 19 November 2021.
Baca Juga: Aturan Baru BOS Ditunda, Sekolah Punya Siswa Kurang dari 60 Orang Tetap Terima BOS di tahun 2022
Sedangkan Penasihat Promappi, Prof. Dr. H. Jaja Jahari menyatakan, hal lain yang mendesak adalah upaya perlindungan tenaga pendidikan karena UU Guru dan Dosen baru ada pada tahun 2005.
"Banyak kasus yang menimpa para guru khususnya guru non PNS. Misalnya PHK sepihak atau yang tersakiti dalam bertugas. Kami ingin agar ada perlindungan lebih jauh kepada para guru ini," ujar guru besar UIN Sunan Gunung Djati ini.
Sedangkan Prof. Dr..Hj. Aan Komariah menyatakan, pihaknya ingin meningkatkan kemampuan para manajer sekolah agar kesalahan manajerial bisa ditekan.
Baca Juga: Pemerintah Salurkan BOS Rp53 Triliun, Ini Cara Tekan Penyimpangan Pengadaan Barang Sekolah
"Manajer pendidikan harus faham soal aturan termasuk ilmu manajemen khususnya keuangan. Jangan sampai katena ketidaktahuan sehingga akhirnya terkena kasus hukum," kata Prof. Aan ini didampingi wakil ketua panitia rapat kerja dan Direktur Pendidikan Al Ma'soem, Dr. Asep Sujana.
Selain itu, Aan juga menyoroti kemampuan guru dalam bidang teknologi informasi dan komputer (TIK) yang masih kurang khususnya guru-guru lama yang bukan generasi milineal.
"Tak jarang guru tidak bisa mengisi formulir digital seperti google form. Termasuk kadang ada guru yang belum bisa mengunggah foto secara digital di google form," katanya.***