Network
JURNAL SOREANG - Untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai pemeriksaannya saat klarifikasi di Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) yang mengacu kepada Pasal 93 UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan, terhadap kerumunan massa kediaman Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat, beberapa hari lalu.
"Jadi tahapannya saat ini adalah penyelidikan. Penyelidikan itu untuk menjawab satu hal ada atau tidak ada unsur pidana," tutur Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat. Dikutip dari rri.co.id.
Dalam hal ini, dapatkan Anies ditersangkakan?
Baca Juga: UKM Kopi Belum Dapat Bantuan Pengusaha Kecil. Ingin Tahu Caranya.
Menurut Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Indonesia (UI), Dr. Ade Reza Hariyadi mengatakan, terlalu jauh untuk menetapkan Anies sebagai tersangka.
"Terlalu jauh saya kira kalau dibawa ke arah sana (tersangka, red). Karena bagaimanapun juga kita harus lihat, pertama rentang kendali kewenangan, terkait pelaksanaan PSBB di Jakarta." ungkap Ade.
Sebab, menurut Ade, juga harus dilihat kewenangan serta tanggung jawab Anies sebagai gubernur.
Baca Juga: 209 Santri terpapar Covid-19, Kluster Pondok Pesantren Jadi Perha
"Kan ada walikota, camat, lurah dan seterusnya, dimana didelivery tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sehingga tidak langsung lari pertanggungjawaban itu pada seorang gubernur," jelas Ade, Rabu, 18 November 2020.
Dalam proses itu, Ade menilai sangat jelas tergambar upaya politik untuk membangun opini penilaian berdasarkan persepsi.
"Sangat kuat tendensi politik seorang, membangun opini stereo tipe (penilaian berdasarkan persepsi)" ujarnya.
Baca Juga: Kualifikasi Piala Dunia 2022: Kolombia Dibantai Ekuador 1-6, Brazil dan Argentina Menang
Dalam pertimbangan, ungkap Ade, menurut nya juga tidak cukup fair, karena dengan isinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan pandemi.
Maka mesti dilihat beberapa kegiatan lain yang secara esensial nama, tetapi penegakan hukumnya menjadi berbeda-beda, dikasih sesuai dengan pasang surut situasi politik.
"Virus kan tidak melihat jenis kegiatannya apa. Apakah kalau kegiatan pilkada virus tidak bisa?" tegasnya.
Baca Juga: UEFA Nations League: Meski Menang atas Kroasia, Juara Bertahan Portugal Gagal Ke Semifinal
Intinya setiap ada kerumunan berpotensi terjadinya penyebaran virus.
"Rasionalitas nya, kan sama, virus tidak mengenal jenis kegiatannya atau mengenal afiliasi politik dan lainnya," paparnya.
Ade berpendapat bahwa harus ada cara pandang dan penanganan yang fair, guna tidak membangun penilaian secara persepsi.
Baca Juga: KH. Jujun Junaedi: Zikir Dulu Baru Mikir. Jangan Terbalik.
"Saya kira harus ada satu cara pandang dan penanganan yang cukup fair tentang ini, sehingga tidak terkesan ada tendensi politik tertentu membangun stereo tipe kepemimpinan seseorang," ungkapnya.***
