Network
"Memang Kapolri diangkat dan bertanggung jawab pada presiden, tetapi penegakan hukum harus jauh dari politisasi, penegakan hukum yang baik tidak boleh dicampuradukan," kata Refly.
Terkait penangkapan aktivis KAMI, Refly pun berharap polisi bisa mempertajam rasionalitas. Soalnya publik bertanya-tanya apakah hal itu terkoordinasi dengan istana atau tidak, sehingga ragu jika penangkapan itu adalah murni patroli siber dan penegakan hukum.
Baca Juga: Golongan Darah Ini Lebih Rendah Risiko Terkena Covid-19
"Tapi terlihat betul nuansa pembunuhan karakter KAMI. Padahal organisasi ini adalah kumpulan aktivis intelektual, orang yang memiliki ide dan gagasan. Meskipun mungkin ada satu atau dua yang menyampaikan kritikan dengan cara keras dan pedas. Tetapi tidak sepatutnya juga diganjar dengan penangkapan dan pemborgolan," tutur Refly.
Kritis keras, kata Refly, tetap harus dihormati sebaga bagian dari dinamika demokrasi. Sekalipun ada unsur pencemaran nama baik, itu tertuju langsung kepada pribadi, sehingga harus diserahkan kepada orang yang bersangkuta itu untuk mengajukan gugatan atau tidak.
"Kalau itu merupakan pendapat yang disampaikan kepada khalayak umum dan institusi, maka tidak seharusnya ada pihak tertentu yang tersinggung dan merasa diserang. Karena kritik di negara demokrasi itu boleh dilakukan, sepanjang dilakukan terhadap institusi dan lembaga bukan orang per orang," kata Refly.
Baca Juga: Golongan Darah Ini Lebih Rendah Risiko Terkena Covid-19
Meskipun demikian, Refly pun mengingatkan aktivis dan masyarakat umum ketika menyampaikan kritik kepada seorang presiden. Soalnya dalam diri seoranb presiden, melekat dua kapasitas sekaligus, sebagai pribadi dan lembaga.
"Tetapi presiden juga harus bisa menerima konsekuensi kondisi bahwa mereka akan mudah dikritik. Tapi kan sebagai imbangannya, mereka menguasai semua sumber daya negara mulai dari aparat, APBN, BUMN dan lain-lain. Jadi itu balancenya dibalik makna Check and Balance antara State and Society (negara dan masyarakat)," tutur Refly.
Refly juga menekankan agar penegak hukum untuk lebih rasional dalam mengaitkan pernyataan di medsos dengan kerusuhan dalam unjuk rasa. "Unjuk rasa bukan barang haram, tetapi yang haram adalah mereka yang buat kerusuhan," ucapnya.
