Network
JURNAL SOREANG - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 25 Maret 2024, untuk membahas transformasi dan keterpaduan layanan digital nasional.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Anas, mengungkapkan progres signifikan terkait hal tersebut dan menyebut bahwa Indonesia berada pada ambang sejarah baru dalam transformasi layanan digital.
“Ini adalah sejarah pertama kalinya Republik Indonesia akan segara menuju keterpaduan layanan digital nasional,” ujar Azwar Anas dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Lebih lanjut, Anas menjelaskan Presiden Jokowi telah menetapkan prioritas pada sembilan layanan utama yang akan segera diintegrasikan dalam platform digital nasional yang dinamakan INA Digital.
Ini merupakan langkah besar menuju realisasi pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang efisien.
Presiden Jokowi sendiri telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
“Kita sedang terus bergerak sejak Perpres 82 ini dibuat terkait dengan GovTech, karena ternyata kita melihat bahwa hampir seluruh negara top 20 terbaik di dunia yang sistem pemerintahannya berbasis elektroniknya jalan, mereka punya GovTech—punya _government technology_,” jelasnya.
