Network
Menurut laporan Transparency International, Indonesia memiliki skor indeks persepsi korupsi (IPK) 34 dari skala 0-100 pada 2022. Skor ini menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara.
Akibatnya, investor asing mengalihkan modalnya ke negara-negara tetangga Indonesia yang korupsinya lebih rendah. Ini seharusnya menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia.
“Komunitas bisnis internasional bukan hanya ingin melihat investasinya menguntungkan dan aman, tapi juga melihat moralitas bangsa di negara tujuan investasi,” tuturnya.
Pemberantasan korupsi, menurut KH. Chriswanto bukan hanya mengawasi mereka yang berpotensi korupsi lalu menangkapi para pelaku. Tapi memerlukan teladan dari para pejabat publik, mulai dari tingkat tertinggi di lembaga pemerintah hingga RT/RW.
Dengan memberi teladan tidak korupsi, masyarakat tidak menjadikan jabatan publik sebagai posisi untuk memperkaya diri sendiri.
“Persoalan besar hari ini, pejabat KPK menjadi tersangka korupsi. Bahkan ada menteri dan ada pula wakil menteri sudah ada yang menjadi tahanan KPK. Bahkan yang sangat menyedihkan, saat ini pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Prilaku korup ini menjadi contoh yang tidak baik bagi kita semua, terutama generasi muda,” keluh KH Chriswanto.
Kisah tak sedap mengenai korupsi tersebut juga tampak dari dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat. Alih-alih untuk membangun desa, anggaran sebesar Rp 539 triliun kepada 74.800 desa di seluruh Tanah Air sejak 2015 hingga 2023, ternyata tak bebas korupsi.
