Network
Sementara, Mahmud Kiat, anggota DPRD dari fraksi Golkar, mengatakan semua yang disampaikan oleh pemberi kuasa oleh pj. Bupati itu tidak sejalan dengan apa yang masyarakat alami selama 2023.
"Itu fakta yang dibuktikan kepada kita semua dan hal ini disampaikan oleh yang diberi kuasa, Plt. sekda, Suryani Antarani. Saya kira kita jangan dibuat semacam sugesti di ruangan ini seakan-akan kita lagi hidup tenang. Baru pernah terjadi anggota DPRD selama lima bulan tidak dibayar tunjangan itu cuma di Morotai," tuturnya.
"Saya ingin menyampaikan bahwa asumsi kita di 2023 masih tetap sama, bahwa soal ekonomi. Faktanya, kita di'kocak' lagi," sambungnya.
Menurutnya, ada sekian banyak pasar yang tidak beroperasi karena imbas dari perputaran ekonomi di Morotai yang melemah.
"Kebetulan OPD Perindagkop itu mitra kami di komisi I, Dari 58 pasar di 2023 rapat kerja kita terakhir dengan Perindagkop, itu tinggal 12 yang aktif ini pasar. Bagaimana bilang ekonomi kita lagi baik-baik saja. Itu lintas OPD yang menyampaikan ke kita," pungkasnya.
Selain itu, hal yang sama juga disampaikan oleh Fadli Djaguna, anggota DPRD Fraksi PAN itu juga dengan keras mengkritisi pemda Morotai. Fadli bilang, soal siklus perputaran ekonomi itu gambarannya sederhana untuk dilihat. Di Morotai sendiri, kata Fadli, Orang Morotai yang keluar bekerja di luar kabupaten Pulau Morotai itu sudah sekitar 10.000 orang.
Baca Juga: Duit Datang Menghampiri ke 5 Shio Ini di Tahun 2024 Kata Ramalan Tarot: Ada Babi dan Anjing
"Jadi kalau 10.000 dikali 1 juta perbulan orang kirim duit, ada perputaran uang sekitar 10 milyar di Morotai, itu yang menunjang. Nah ini yang dibaca oleh pemda itu. silahkan periksa ke Bank, karena itu, arus perputaran ekonomi hanya dibaca lewat itu datanya,"ujarnya.
"Jadi perputaran APBD itu stagnan, habis, tidak ada perputaran, semuanya dibelanjakan untuk fisik. Pertanyaannya adalah fisik ini dikerjakan oleh siapa. Ada sekitar 200 Milyar itu tidak ada rotasi perputaran yang bisa menjadi perputaran ekonomi kita di tingkat lokal," sambungnya.
