Network
JURNAL SOREANG - Saat ini, Indonesia memasuki masa-masa pemilihan presiden yang akan memimpin pada 2024-2029. Kini, ada tiga calon presiden Indonesia yang bertarung pada pemilihan presiden (pilpres) nanti, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Oleh karenanya, kami akan membahas kriteria presiden Indonesia yang ideal dari sudut pandang ekonomi. Harapannya agar perekonomian Indonesia bisa lebih baik.
Dikutip Jurnal Soreang dari channel YouTube Ngomongin Uang yang diupload pada 22 Oktober 2023, yang pertama adalah melanjutkan program hilirisasi bahan mentah. Hilirisasi disini lebih mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Jadi tidak serta merta diekspor. Agar Indonesia menjadi negara maju, Indonesia harus bisa mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dengan begitu, ada nilai tambah dari bahan mentah yang diolah.
Sudah ada negara yang hanya mengandalkan ekspor bahan mentah dan hingga kini perekonomian negaranya dengan mudah digiring dengan situasi dunia saat ini hingga dikendalikan negara maju. Apalagi jika dikendalikan oleh negara maju dengan tujuan agar negara itu miskin dan melarat. Contohnya Venezuela yang sangat anti Amerika Serikat. Dengan gampang, Amerika Serikat bisa kendalikan harga minyak. Jika harga minyak terus menurun dan murah, pemasukan Venezuela akan seret dan berujung pada krisis ekonomi di negaranya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Umumkan Indonesia Resmi Jadi Anggota Penuh FATF, Apa Saja Keuntungannya?
Jika melihat data dari Kementrian Keuangan Indonesia, persentase ekspor Indonesia mesih didominasi oleh bahan mentah, yaitu 57,67 persen. Untuk bahan setengah jadi, persentasenya mencapai hampir 26 persen, sisanya barang jadi yang hanya mencapai 16 persen. Dari penjelasan ini, presiden Indonesia selanjutnya sangat perlu melanjutkan program hilirisasi yang dijalankan oleh Presiden Jokowi. Baik dari membantu perusahaan lokal yang mendukung hilirisasi, maupun membawa investasi dari negara asing yang mau membantu hilirisasi Indonesia.
Calon presiden Indonesia mampu melihat prioritas dalam menentukan dana dan anggaran negara. Dalam penyelenggaraan negara, sangat diperlukan uang. Uang yang dibutuhkan tidak sedikit, mengingat banyak hal yang harus dilakukan negara, mulai dari membayar pegawai abdi negara, membangun infrastruktur, dan lainnya.
Calon presiden Indonesia harus punya kebijakan visioner, bijak, dan penuh pertimbangan untuk menentukan prioritas anggaran negara dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Itu artinya, meski semua sektor di Indonesia berjalan semua, namun ada hal yang diprioritaskan. Contohnya di era Presiden Jokowi yang lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Meski begitu, sektor lainnya juga jalan.
Bagi channel YouTube Ngomongin Uang, mereka lebih menyukai program nyata ekonomi kerakyatan yang punya efek jangka panjang. Alasannya karena hal itu merupakan ekonomi dasar bagi masyarakat sekitar, terutama di desa dan kabupaten. Jika masyarakat dimudahkan untuk berdagang, memproduksi barang dan jasa, hingga kreativitasnya, secara tidak langsung akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat. Bahkan bisa menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.
Tak hanya itu, calon presiden Indonesia mampu tegas untuk memotong anggaran atau dana untuk kebijakan ekonomi yang kurang bermanfaat secara signifikan bagi perekonomian Indonesia. Tidak mesti dipotong secara penuh, tapi tetap ada agar tetap berjalan. Misalnya, anggaran pertanian yang dipotong karena penghasilan yang tidak banyak, bisa saja dipotong anggarannya sebagian buat dialokasikan ke prioritas, misalnya pendidikan atau kesehatan. Hal tersebut menghindari agar uang anggaran yang terbuang percuma dan uang bisa berputar kembali.
Terakhir, presiden Indonesia yang akan menjabat pada 2024-2029 harus paham independen dari bank sentral Indonesia atau dalam hal ini Bank Indonesia (BI). BI adalah lembaga negara yang harus terpisah dari kebijakan presiden dan pemerintah karena berdiri sendiri dan independen. Hal ini dikarenakan BI bertugas untuk menjaga stabilitas ekonomi negara, menjaga nilai mata uang, dan menjaga tingkat inflasi. Tujuannya agar Indonesia menjauh dari krisis ekonomi.
Oleh karenanya, BI harus kerja secara netral dan objektif yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, seperti agenda tertentu, partai politik, dan lainnya. Hal itu sudah diatur oleh dalam UU No 4 Tahun 2004. Jika tidak independen, sudah beberapa negara yang mengalami krisis keuangan karena beberapa bank sentral di berbagai negara diintervensi oleh pemerintah yang berkuasa, seperti yang pernah dialami oleh Zimbabwe hingga Turki.***
