Pj Bupati Pulau Morotai Enggan Komentar Soal Polemik Lahan di Kecamatan Morotai Jaya

"Kalian sebagai pihak ketiga kami dari pihak korban penggusuran lahan tahun 2015-2017 menuntut, seharusnya kalian sudah tahu melalui Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) bahwa lahan itu masih bermasalah. Jadi jangan dilanjutkan,"ujarnya kepada pihak Direktur Perusahan.

Ditanya mengenai masa kontrak proyek Multi Years tahun jamak. Direktur Perusahaan Glenn Tumangken mengakui mulai dari November 2022 pagu anggaran Rp 168 Miliar, progres baru mencapai 49 persen berakhir tahun 2024.

"Kalian berkontrak juga sudah salah seharusnya, di awal tahun bukan di akhir tahun. Nanti di persentase deviasi proyek per Agustus progres kalian masih kecil apalagi sekarang sudah triwulan empat akan berakhir,"sambung Sahdan Turege.

Sahdan menambahkan, pertanggungjawaban perusahaan ke Dinas PUPR nantinya amburadul kalau kendala seperti ini kalian tidak bisa berkoordinasi dengan baik. 

"Karena saya paham soal pekerjaan proyek seperti ini saya juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa setempat untuk pembayaran lahan,"ungkapnya.

Glenn Tumangken mengatakan, kalau memang lahan belum selesai di bayar ya sesuai dengan permintaan kalian mulai hari ini kami stop bekerja.

Baca Juga: Perkiraan Cuaca Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Hari ini 2 Oktober 2023

"Jadi intinya kami tetap stop bekerja karena sudah ada media meliput agar Pemerintah Daerah bisa tau persoalan yang ada di sini. Kalau tidak Pemda juga malas tau,"ungkap Glenn Tumangken.

Direktur Perusahaan itu juga meminta, kalau bisa nanti pemberitaan mengenai masalah ini dibagikan ke grup-grup Facebook supaya Pemerintah Daerah kaget ketika membaca berita.***