Ormas Islam Tak Cuma Urus Masalah Keagamaan, LDII dan DPR Sepakat Kedaulatan Pangan Tidak Bisa Ditawar

- 23 September 2023, 21:43 WIB
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin menyarankan, dapat dimulai dari lingkup yang kecil.  Hal tersebut ditegaskan Sudin dalam webinar ketahanan pangan yang dihelat DPP LDII pada Sabtu 23 September 2023, di kantor DPP LDII, Jakarta.
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin menyarankan, dapat dimulai dari lingkup yang kecil. Hal tersebut ditegaskan Sudin dalam webinar ketahanan pangan yang dihelat DPP LDII pada Sabtu 23 September 2023, di kantor DPP LDII, Jakarta. /LDII/

Jika bonus demografi dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah, kondisi tersebut dapat menjadi modal penting untuk Pembangunan menuju 100 tahun Indonesia merdeka, pada tahun 2045.

Senada dengan Ketua Komisi IV DPR RI, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengatakan, ketahanan pangan dan lingkungan hidup adalah bagian program prioritas LDII.

“Bahkan Presiden Jokowi, berkali-kali mengatakan, ketahanan pangan ini perlu. Apalagi di musim sekarang, dengan badai el nino. Menjadikan curah hujan turun di Indonesia dan terjadi kekeringan,” pungkasnya.

 

Akibat pangan memjadi komoditas strategis terkait kedaulatan, beberapa negara yang biasa mengekspor berasnya ke Indonesia, saat ini menutup kran ekspor pangan.

“Karena mereka sendiri juga membutuhkan. Pangan adalah kebutuhan yang tidak mugnkin dihindari,” kata Chriswanto.

Ia menjelaskan, saat ini terjadi perebutan di dunia. “Pertama adalah energi, kedua air, ketiga pangan, dan keempat adalah logam. Seperti nikel, karena merupakan bahan untuk teknologi tinggi yang digunakan di dunia,” jelasnya.

Menurutnya, pangan adalah syarat mutlak manusia bisa hidup. Bahkan, pangan menjadi bagian untuk mengendalikan manusia yang lainnya.

Baca Juga: Temui Menhan Prabowo, LDII Sepakati Berantas Kemiskinan, Perkuat Ekonomi dan Nilai-Nilai Pancasila

Halaman:

Editor: Sarnapi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah