Network
JURNAL SOREANG - Pemerintah Indonesia dan Korea terus mengukuhkan kerjasama dalam bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Digital Government Cooperation Forum.
Forum ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Ministry of the Interior and Safety (MoIS) serta National Information Society Agency (NIA). Kegiatan ini membahas kerjasama pada tahun 2023 dan proyek kerjasama yang direncanakan pada tahun 2024.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa pada tahun 2023, hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Republik Korea mencapai usia ke-50 tahun.
Baca Juga: Menteri Budi Arie Setiadi: Hindari Judi Online, Lebih Baik Jualan Online
Dua negara ini terus meningkatkan hubungan dan kerjasama mereka, baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral.
“Eratnya hubungan dan kerja sama ini didukung oleh sifat komplementaritas sumber daya dan keunggulan yang dimiliki Indonesia dan Korea, di samping proses kemajuan ekonomi dan politik yang sangat baik, menjadikan peluang kerja sama di berbagai sektor semakin terbuka lebar,” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam acara DGCC Forum di Jakarta Selatan, Jumat 22 September 2023.
Pada tahun 2023, Pemerintah Indonesia dan Korea telah menjalankan proyek kerjasama terkait pengembangan strategi identifikasi digital (digital ID) dan strategi digitalisasi dalam mengatasi kemiskinan.
Baca Juga: Dari Mana Asalnya Nama Antapani? Sejarah Singkat Kecamatan Berpenduduk 80 Ribu Jiwa Tersebut
Sementara untuk perpanjangan proyek kerjasama DGCC di tahun 2024, terdapat beberapa usulan proyek kerjasama dari Komite DGCC, termasuk dukungan dalam upaya digitalisasi Kota Nusantara yang akan menjadi smart city dengan aspek smart government.
“Usulan kerjasama tersebut mencakup penggunaan Big Data dan AI untuk layanan administrasi pemerintah, desain teknologi berbasis open source, dan desain big data dalam penyediaan layanan,” jelas Anas.
Menurut Menteri, penguatan kemitraan strategis antara Korea dan Indonesia dalam pembangunan masa depan bersama, terutama di bidang transformasi digital, bukan sekadar aspirasi, melainkan sebuah kebutuhan.
Transformasi digital saat ini menjadi akselerator dalam percepatan pembangunan di Indonesia.
“Interoperabilitas sistem dan aplikasi terus ditingkatkan untuk mewujudkan layanan terpadu secara nasional. Kami terus mempelajari praktik terbaik dari berbagai negara, terutama Korea, untuk memperkuat terobosan transformasi digital di Indonesia,” ujarnya.
Presiden NIA, Jong Sung Hwang, menyatakan bahwa NIA akan aktif membantu Indonesia dalam pemerintahan digital. NIA, yang didirikan pada tahun 1987, bertujuan membantu digitalisasi Pemerintah Korea Selatan.
"Pemerintah Korea Selatan dulunya memiliki 17.060 sistem silo, namun mereka dapat mengintegrasikannya menjadi layanan all-in-one," jelas Jong Sung Hwang.
Jong Sung Hwang juga menekankan bahwa dalam era pemerintahan digital, semua hal harus berjalan dengan baik, dan data harus mudah diakses dan digunakan.
"Penyiapan data biasanya memakan waktu yang lama, tetapi dengan infrastruktur data yang tepat, pengolahan data dapat dipercepat, dan data dapat dimanfaatkan dengan lebih efisien," tambahnya.***
