Network
Sementara untuk perpanjangan proyek kerjasama DGCC di tahun 2024, terdapat beberapa usulan proyek kerjasama dari Komite DGCC, termasuk dukungan dalam upaya digitalisasi Kota Nusantara yang akan menjadi smart city dengan aspek smart government.
“Usulan kerjasama tersebut mencakup penggunaan Big Data dan AI untuk layanan administrasi pemerintah, desain teknologi berbasis open source, dan desain big data dalam penyediaan layanan,” jelas Anas.
Menurut Menteri, penguatan kemitraan strategis antara Korea dan Indonesia dalam pembangunan masa depan bersama, terutama di bidang transformasi digital, bukan sekadar aspirasi, melainkan sebuah kebutuhan.
Transformasi digital saat ini menjadi akselerator dalam percepatan pembangunan di Indonesia.
“Interoperabilitas sistem dan aplikasi terus ditingkatkan untuk mewujudkan layanan terpadu secara nasional. Kami terus mempelajari praktik terbaik dari berbagai negara, terutama Korea, untuk memperkuat terobosan transformasi digital di Indonesia,” ujarnya.
Presiden NIA, Jong Sung Hwang, menyatakan bahwa NIA akan aktif membantu Indonesia dalam pemerintahan digital. NIA, yang didirikan pada tahun 1987, bertujuan membantu digitalisasi Pemerintah Korea Selatan.
"Pemerintah Korea Selatan dulunya memiliki 17.060 sistem silo, namun mereka dapat mengintegrasikannya menjadi layanan all-in-one," jelas Jong Sung Hwang.
Jong Sung Hwang juga menekankan bahwa dalam era pemerintahan digital, semua hal harus berjalan dengan baik, dan data harus mudah diakses dan digunakan.
