Network
Masyarakat harus menyadari bahwa di balik kemudahan dan praktisitas yang ditawarkan, terdapat dampak yang besar.
Pinpri dapat menyebarkan data pribadi pengguna jasa, termasuk KTP yang merupakan dokumen kependudukan yang berisi data penduduk. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Puan juga mengingatkan bahwa informasi pribadi yang tersebar di media sosial dapat memudahkan para hacker dalam meretas akun seseorang.
Beberapa hacker bahkan dapat menggunakan berbagai jenis data, bahkan hanya tanggal lahir seseorang, untuk meretas akun tersebut.
Dari laporan korban, ada kasus PinPri yang bahkan menyita ATM dan password pengguna jasa sebagai jaminan.
Baca Juga: Cara Membeli Tiket Piala Dunia U-17 2023 Beserta Daftar Harganya! Bisa Dipesan Mulai Hari Ini
Namun, oknum Pinpri tersebut memanfaatkan persyaratan tersebut untuk menguras isi rekening pengguna jasa.
Oleh karena itu, Puan mendorong kepolisian untuk melakukan patroli cyber guna memberantas peredaran pinjaman pribadi yang semakin banyak memakan korban. Dengan keseriusan pemerintah dan penegak hukum dalam mengatasi masalah pinjaman ilegal, diharapkan jumlah korban penyebaran dan perdagangan data pribadi dapat diminimalisir.
"Patroli di dunia maya untuk mengawasi pinjaman pribadi ini harus menjadi perhatian aparat penegak hukum. Dengan adanya payung hukum yang jelas, kepolisian dapat lebih mudah menindak pelaku yang meresahkan masyarakat," tutup Puan.
