Network
JURNAL SOREANG - Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) terus mendorong utilisasi NIK untuk meningkatkan akurasi pemberian bantuan sosial (bansos). Tujuannya adalah untuk menghindari sengkarut distribusi bansos seperti data ganda dan penerima fiktif.
Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, jika ASN atau pengurus perusahaan menerima bansos, itu bisa menjadi indikasi korupsi.
Oleh karena itu, perbaikan dan pengkinian data bansos sangat penting dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya bansos salah sasaran dan tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming Dieksekusi dan Masuk ke Lapas Sukamiskin
Tim Stranas PK telah mengundang kementerian terkait untuk berkoordinasi dalam utilisasi NIK dan optimalisasi interoperabilitas data untuk penyaluran bansos yang lebih akurat.
Pertemuan ini dipimpin oleh Koordinator Pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan, dan dihadiri oleh Menteri Sosial, Tri Rismaharini, serta beberapa pejabat terkait lainnya.
Dari pertemuan tersebut, terungkap bahwa masih ada ribuan ASN, pemilik upah diatas upah minimum kabupaten, dan pengurus atau pemilik Badan Hukum yang terdaftar sebagai penerima bansos namun terindikasi tidak layak menerima. Data tertinggi terjadi di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
KPK juga telah mengungkap dugaan tindak pidana korupsi bansos beras di Kemensos, yang merugikan keuangan negara hingga Rp 127,5 miliar.
Baca Juga: Prajurit Aniaya Warga Sipil Hingga Tewas, Panglima TNI Sampaikan Permohonan Maaf
