Network
JURNAL SOREANG - Dalam upaya menangani pencemaran udara di Jakarta, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan tarif disinsentif di sepuluh lokasi parkir yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta bagi kendaraan bermotor yang tidak lulus atau belum melakukan uji emisi.
Menurut Juru Bicara Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Pemprov DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, tarif disinsentif ini merupakan pembayaran tarif parkir tertinggi dengan harapan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi publik.
"Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, setiap pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan atau tidak memenuhi ketentuan uji emisi gas buang akan dikenakan tarif disinsentif berupa pembayaran tarif tertinggi," jelas Ani.
Baca Juga: KTT ASEAN: Kanada Jajaki Kemitraan Strategis Perdagangan dan Energi Bersih
Setiap kendaraan yang sudah, belum, atau tidak lulus uji emisi akan terdeteksi di sepuluh lokasi parkir milik Pemprov DKI Jakarta melalui plat kendaraan yang telah terintegrasi dengan Dinas Lingkungan Hidup.
Lebih lanjut, Ani menjelaskan bahwa besaran tarif disinsentif telah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir.
Untuk kendaraan roda empat, tarif parkir yang dikenakan adalah 7.500 rupiah per jam atau berlaku progresif di setiap lokasi parkir Pemprov DKI Jakarta.
Namun, di lokasi Park and Ride, kendaraan roda empat dikenakan tarif parkir sebesar 7.500 rupiah sekali parkir atau tarif flat. Tarif ini belum berlaku bagi kendaraan roda dua.
Baca Juga: KTT KE 24 Jokowi Mengatakan jika Republik Korea Merupakan Mitra Masa Depan bagi ASEAN
