Network
JURNAL SOREANG - Buntut dari keputusan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, yang memutuskan Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menjadi bakal calon Presiden mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang.
Keputusan yang diambil Paloh di anggap sepihak dari pihak Partai Demokrat. Hal itu membuat Partai Demokrat mencabut dukungannya untuk Anies Baswedan sekaligus keluar dari Koalisi Perubahan Persatuan (KPP).
Keputusan itu diambil, setelah Majelis Tinggi Partai Demokrat menggelar rapat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat 1 September 2023 malam.
Baca Juga: Harta Kekayaan Bey Triadi Machmudin Pj Gubernur Jabar, Punya Harta Sebanyak Rp9,4 Miliar
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng mengumumkan dua poin hasil rapat itu, dalam jumpa pers di pelataran pendopo kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Setelah rapat, Majelis Tinggi Partai memutuskan sebagai berikut; yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Saudara Anies Baswedan sebagai (bakal) calon presiden dalam Pilpres 2024. Kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini," kata Andi Mallarangeng saat menyampaikan hasil rapat.
SBY memimpin Sidang Majelis Tinggi Demokrat dengan didampingi Agus Harimurti Yudhoyono, putra sulungnya sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, dan Andi Alfian Mallarangeng.
Sidang diawali dengan SBY menyampaikan fakta-fakta terkait langkah sepihak Partai NasDem dan Anies yang disampaikan oleh Iftitah Sulaiman, selaku utusan Partai Demokrat di Tim 8 Koalisi Perubahan.
SBY lalu lanjut memberikan arahan kepada pengurus, kader, dan anggota Sidang Majelis Tinggi.
