Network
JURNAL SOREANG - Pemerintah dalam hal menyelesaikan RUU Perlindungan PRT melibatkan setidaknya 10 panitia kerja, yang menghabiskan waktu 12 kali rapat pertemuan.
Seperti diketahui bahwa, RUU Perlindungan PRT menghabiskan belasan tahun pembahasan yang tidak kunjung usai sejak masa bakti anggota legislatif periode 2004-2009.
Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi agar RUU ini segera diselesaikan, pada Hari Senin, 15 Mei 2023.
Akhirnya RUU yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja disektor rumah tangga dapat diselesaikan dan menunggu dalam antrian pengesahan oleh Badan Legislasi DPR RI.
RUU Perlindungan PRT yang akan segera disahkan memuat 367 Daftar Inventarisasi Masalah, 239 merupakan batang tubuh dan 128 lainnya merupakan isi penjelasan.
Jika sudah disahkan inventarisasi masalah yang di undangkan akan menjadi Pasal-Pasal dan ayat.
Diantara banyaknya permasalahan yang dibahas, berikut ini 10 jajaran panitia dari Kementerian dan Lembaga yang berperan merumuskan peraturan didalam rancangan UU Perlindungan PRT:
