Network
JURNAL SOREANG - Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan didesak untuk tidak diam menghadapi kasus pelanggaran kedaulatan oleh Cina.
Pemerintah Indonesia diminta bersikap tegas terhadap pelanggaran masuknya kapal Cina ke perairan Natuna beberapa waktu lalu karena sikap tersebut akan menentukan kewibawaan dan kedaulatan negara.
Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto yang menanggapi peristiwa masuknya ribuan kapal Cina ke perairan Natuna.
Baca Juga: Ribuan Orang Positif Covid-19 Keluyuran di Ruang Publik, Komisi IX DPR RI: Kenapa Bisa?
"Peristiwa itu adalah pelanggaran serius yang harus segera disikapi. Sebab selain melanggar kedaulatan negara, masuknya kapal-kapal Cina itu sudah mengganggu kegiatan penambangan migas di sana," ucap Mulyanto, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Rabu, September 2021.
Dengan kata lain, lanjutnya, insiden ini sudah bukan provokasi lagi, tetapi melanggar kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional (national interest). "Jadi, pemerintah melalui Menteri Pertahanan dan Menko Marves harus bersikap," tegas Mulyanto.
Mulyanto menilai, seharusnya Menhan Prabowo bersuara atas pelanggaran tersebut, jangan malah memuji kehebatan militer negeri tirai bambu itu.
Begitu pula dengan Menko Marves Luhut yang dikenal dekat dengan Pemerintah Cina, harusnya segera membicarakan masalah tersebut secara resmi, bukan malah membiarkan sambil memberikan berbagai kemudahan datangnya ribuan tenaga kerja asing dari Cina.
"Miris kita kalau Menhan dan Menko Marves diam saja. Sebab mereka berdua yang berwenang menentukan sikap resmi atas pelanggaran ini," kritik Mulyanto.
